Menperin: Harga Gas Tinggi Hambat Industri Petrokimia Bintuni

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai tingginya harga gas menghambat pengembangan kawasan industri petrokimia di kawasan Bintuni, Papua Barat.

Dia menyayangkan hal itu mengingat kawasan industri Bintuni diproyeksi akan menjadi megapolitan industri petrokimia berskala global dan di wilayah sekitarnya terdapat cadangan gas bumi yang melimpah.

"Selama ini masih terbentur oleh harga gas. Pada intinya kita ingin menarik investasi ke sana, tapi mau masuk saja mereka masih terbentur harga gas," ujar Saleh di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (15/3).

Saleh mengatakan saat ini sejumlah calon investor telah beberapa kali meminta kepastian dukungan energi gas sebagai salah satu basis kalkulasi investasi dan operasi. Pasalnya, industri petrokimia merupakan  bisnis jangka panjang yang perlu perencanaan yang matang.

"Ferrostaal dari Jerman, LG Chemical dan Pupuk Indonesia sudah siap masuk ke Bintuni dan mereka menunggu kepastian harga dan pasokan gas. Inilah yang harus dipercepat kepastian harganya," katanya.

Tak hanya di Bintuni, Saleh Husin menilai  masalah harga gas menjadi kendala utama pengembangan petrokimia secara nasional. dia mengungkapkan, saat ini gas industri nasional dibanderol dengan harga US$9-10 per Million British Thermal Unit (MMBTU), jauh di atas harga di luar negeri yang hanya berkisar US$3-4 per MMBTU.

Berdasarkan kajian Kemenperin, pembangunan industri petrokimia di Teluk Bintuni mempunyai beberapa alasan. Pertama, potensi gas bumi di Teluk Bintuni yang sudah diidentifikasi sebesar 23,8 triliun standar kaki kubik (TSCF). Selain itu, ditemukan juga cadangan baru sekitar 6-8 TSCF.

Potensi gas bumi tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku industri ammonia untuk mendukung industri urea dan bahan baku industri methanol untuk mendukung industri pusat olefin.

Saleh menambahkan, pembangunan industri melalui program hilirisasi serta kompleks industri petrokimia akan berdampak terhadap pengembangan daerah, meliputi infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan. (ags)