Jelang APBNP 2016, Menkeu Sebut Kurs Rp13.300 dan ICP US$35

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan prognosa asumsi makro ekonomi terkini dalam rangka revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro kepada CNN Indonesia, Selasa (22/3) memastikan sejumlah asumsi makro yang bakal berubah antara lain nilai tukar dan harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Untuk nilai tukar, ia menyebut kisaran Rp13.300-13.500 per dolar AS sebagai asumsi yang relevan untuk saat ini. Kisaran tersebut lebih rendah dibandingkan dengan asumsi yang dipatok pada APBN 2016, yakni sebesar Rp13.900 per dolar AS.

Asumsi berikutnya yang dinilai Bambang perlu dipangkas adalah harga minyak. Dia mengatakan, kemungkinan ICP akan berubah menjadi US$35 per barel, turun dari asumsi resmi saat ini US$50 per barel.

Demikian pula dengan inflasi, Menkeu memperkirakan realisasinya pada tahun ini akan di kisaran 4 persen, masih sesuai dengan asumsi di APBN yang dipatok 4,7 persen.

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi, ia meyakini target 5,3 persen di APBN 2016 masih realistis untuk dicapai pada tahun ini.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera melakukan revisi APBN 2016.

Resident Representative IMF untuk Indonesia Ben Bingham mengatakan dengan revisi APBN lebih cepat, ada kepastian bagi pemerintah untuk menyesuaikan alokasi anggaran khususnya dalam membiayai pembangunan infrastruktur.

Pasalnya, anggaran pembangunan infrastruktur merupakan salah satu andalan Indonesia dalam menghadapi tantangan berat perlambatan ekonomi global tahun ini.

"Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh Indonesia untuk menghadapi guncangan ekonomi tahun ini salah satunya melalui fleksibilitas fiskal seperti revisi APBN. Kami melihat perlu ada penyesuaian (APBN) lebih cepat untuk memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur," ujar Bingham di Jakarta, Senin (21/3).

Salah satu pos yang perlu mengalami koreksi, menurut Ben adalah target penerimaan negara.

"Pemerintah berisiko menghadapi shortfall penerimaan tahun ini apabila tidak mampu menangkal lebih awal tantangan dalam memungut pajak," ujar Bingham. (ags)