Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengoptimalkan peran dan wewenang PT Perikanan Indonesia (Perindo) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perikanan Indonesia.
Seperti halnya Badan Urusan Logistik (Bulog), sedianya Perindo akan didorong menjadi badan penyangga atau agregator dalam menyerap tangkapan ikan nelayan.
"Perindo harus diperkuat sebagai BUMN Perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seperti dikutip Kantor Berita Antara, Jumat (8/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Susi mengungkapkan, optimalisasi peran Perindo di sektor perikanan tangkap dimaksudkan guna menjaga stabilitasi harga tangkapan yang dihasilkan nelayan.
Walau bukan hal yang mudah, ia mengakui bahwa upaya dekonstruksi sektor perikanan Indonesia harus dilakukan demi meningkatkan produktivitas pelau bukan hal mudah.
Selain itu, kata dia upaya ini juga ditujukan guna menjaga iklim kompetisi penangkapan ikan agar terjaga dengan adil, sehingga nelayan lokal juga bisa menikmati seluruh sumber daya lokal dan tidak habis diambil kapal ikan asing.
"Tugas kita menjaga perairan di laut lepas supaya nelayan kita mendapat kesempatan yang sama," imbuh Susi.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan nelayan tradisional dan elemen masyarakat pesisir lainnya diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
Ini dimaksudkan agar kebijakan yang ditetapkan dapat mengakomodir seluruh kepentingan.
"UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap forum pengambilan kebijakan," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, Rabu (6/4).
(dim)