Kuartal I, Serapan Anggaran Kementerian ESDM Baru 6%
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Senin, 11 Apr 2016 18:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Ia juga mengatakan akan segera memangkas beberapa pos pengeluaran di dalam APBN Perubahan (APBNP) 2016 sesuai keinginan Pemerintah. Kendati demikian, ia berjanji tidak akan menyunat anggaran bagi pos-pos yang krusial.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru menyerap sekitar enam persen anggaran yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 di sepanjang kuartal I tahun ini. Dengan demikian, maka Kementerian ESDM baru telah membelanjakan Rp 533,4 miliar dari Rp 8,89 triliun yang dianggarkan Pemerintah.
Meski begitu, Menteri ESDM Sudirman Said mengklaim bahwa realisasi ini lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya di mana serapan anggaran pada triwulan pertama berkisar di angka dua persen.
Ia mengatakan, serapan terbesar anggaran berasal dari pos infrastruktur.
Ia mengatakan, serapan terbesar anggaran berasal dari pos infrastruktur.
"Serapan terbesar karena pengeluaran dari pos infrastruktur karena alokasinya juga paling besar. Kalau pengeluraran rutin sih biasa saja, tapi penegeluaran di Migas dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) lumayan," jelas Sudirman ketika ditemui di kantornya, Senin (11/4).
Sudirman menambahkan, instansinya berharap bisa menyerap anggaran hingga Rp 1,51 triliun, atau 17 persen dari anggaran hingga akhir April mendatang. Ia juga optimistis Kementerian ESDM bisa menyerap anggaran hingga Rp 2,85 triliun atau 32 persen dari anggaran sepanjang semester pertama tahun ini dan optimal di medio November mendatang.
"Karena kami memprediksi anggaran akan ngebut di bulan Agustus, tepat sesudah lebaran. Dan masih tetap mengandalkan pos infrastruktur, karena sebesar 50 persen lebih dari anggaran kan untuk ini," tambahnya.
"Karena kami memprediksi anggaran akan ngebut di bulan Agustus, tepat sesudah lebaran. Dan masih tetap mengandalkan pos infrastruktur, karena sebesar 50 persen lebih dari anggaran kan untuk ini," tambahnya.
"Pemotongannya berapa tergantung bilateral dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tapi sebisa mungkin jangan pengeluaran infrastruktur, mungkin nanti dana operasional atau belanja barang bisa dipangkas. Bisa juga perjalanan dinas, karena memang kami ingin melakukan penyisiran yang efisien," tambah mantan bos PT Pindad (Persero) ini.
(dim/gen)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK