Moratorium Lahan Tambang Berpotensi Dongkrak Harga Batu Bara
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Jumat, 15 Apr 2016 19:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai kebijakan penghentian sementara (moratorium) mengenai mekanisme penerbitan izin pengelolaan lahan kelapa sawit dan pertambangan akan memberi dampak positif pada industri komoditas emas hitam ini.
Sebab, wacana yang sedianya direpresentasikan dengan lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) itu akan memberi dampak pada tertahannya laju produksi batu bara nasional.
"Kalau sudah begitu tentunya harga jual batu bara akan sedikit naik dong kalau produksi menurun atau tertahan. Walau pun (harga) akan dengan sendirinya pulih, tapi saya rasa kebijakan morotarium bisa menjadi katalis yang cukup positif," ujar Sekretaris Jenderal APBI, Hendra Sinadia di Jakarta, Jumat (15/4).
Selain bakal berdampak pada laju produksi dan penaikan harga jual Hendra menambahkan, moratorium lahan tambang juga dinilai bisa memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia.
Ini tak lepas dari banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak lolos status Clear and Clear (CnC), sesuai dengan ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Asal tahu, status CnC akan diberikan jika perusahaan tambang telah memenuhi ketentuan perihal kewajiban pembayaran pajak dan royalti, hingga pada wilayah kerja pertambangan yang dikelola tidak tumpang tindih dengan hutan lindung atau wilayah konservasi.
"Tetunya program moratorium akan membenahi IUP-IUP yang tumpang tindih. Apalagi saat ini pemerintah bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga sedang melakukan korsup (koordinasi dan supervisi)," imbuh Hendra.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan selain akan memperbaiki iklim bisnis yang telah berlangsung, kebijakan moratorium izin pengelolaan lahan tambang juga dimaksudkan guna menjaga ekosistem yang ada.
Sementara itu Presiden Joko Widodo berkeyakinan kebijakan moratorium lahan tambang dapat menjaga kelestarian alam lantaran Indonesia merupakan negara berjuluk paru-paru dunia yang diharapkan banyak negara di dunia.
"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ucap Presiden," ucap Presiden. (dim/gen)
Sebab, wacana yang sedianya direpresentasikan dengan lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) itu akan memberi dampak pada tertahannya laju produksi batu bara nasional.
"Kalau sudah begitu tentunya harga jual batu bara akan sedikit naik dong kalau produksi menurun atau tertahan. Walau pun (harga) akan dengan sendirinya pulih, tapi saya rasa kebijakan morotarium bisa menjadi katalis yang cukup positif," ujar Sekretaris Jenderal APBI, Hendra Sinadia di Jakarta, Jumat (15/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini tak lepas dari banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak lolos status Clear and Clear (CnC), sesuai dengan ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Tetunya program moratorium akan membenahi IUP-IUP yang tumpang tindih. Apalagi saat ini pemerintah bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga sedang melakukan korsup (koordinasi dan supervisi)," imbuh Hendra.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan selain akan memperbaiki iklim bisnis yang telah berlangsung, kebijakan moratorium izin pengelolaan lahan tambang juga dimaksudkan guna menjaga ekosistem yang ada.
Sementara itu Presiden Joko Widodo berkeyakinan kebijakan moratorium lahan tambang dapat menjaga kelestarian alam lantaran Indonesia merupakan negara berjuluk paru-paru dunia yang diharapkan banyak negara di dunia.
"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ucap Presiden," ucap Presiden. (dim/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK