Moratorium Izin Tambang Tak Ganggu Kinerja Adaro
CNN Indonesia
Senin, 18 Apr 2016 18:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Adaro Energy Tbk (Adaro) menilai rencana pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait moratorium izin lahan pertambangan dan kelapa sawit tidak akan berpengaruh buruk terhadap kinerja perusahaan. Kebijakan tersebut menurut manajemen Adaro akan membuat seluruh perusahaan tambang batubara melakukan praktik pertambangan yang baik (Good Mining Practice).
Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir mengatakan saat ini masih banyak sekali perusahaan tambang yang belum memiliki sertifikasi Clean and Clear (CnC). Mengingat CnC adalah salah satu syarat eksportir terdaftar, ia berharap tak ada lagi perusahaan tambang yang tidak bayar royalti sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa membaik dibanding tahun lalu.
Sebagai informasi, target PNBP mineral dan batubara (minerba) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tercatat sebesar Rp41,59 triliun. Angka itu meningkat dibandingkan realisasi PNBP minerba yang hanya Rp29,63 triliun sepanjang 2015.
"Dampaknya moratorium bagi kami yang sudah eksis ya positif karena banyak perusahaan kecil yang belum melaksanakan good mining practice dan masih banyak perusahaan yang belum CnC. Karena ada juga eksportir batubara tidak bayar royalti," ujar Garibaldi di Jakarta, Senin (18/4).
Ia menambahkan, pelaksanaan moratorium itu juga bisa memberi kesempatan bagi pelaku usaha dan Pemerintah untuk menilai cadangan batubara yang pasti saat ini. Maka dari itu, ia menilai, sekarang adalah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
"Justru moratorium pertambangan batubara cukup positif saat ini, karena harusnya di masa-masa sulit seperti ini harus ada konsolidasi antar pelaku usaha. Sehingga nanti kalau batubara booming lagi, pelaku usahanya jadi gampang diatur," jelasnya.
Kendati demikian, ia berharap Pemerintah lekas menyusun petunjuk pelaksanaan peraturan ini jika benar-benar akan diimplementasikan. Ia memastikan moratorium izin tambang tak berpengaruh kepada kinerja perusahaan.
"Karena yang kami butuhkan adalah teknis peraturannya. Selebihnya, kami sangat apresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk konsolidasi pelaku usaha batubara dan bagi kami yang sudah existing, ini sangat positif," jelasnya.
Adaro sendiri saat ini memiliki tiga wilayah operasi dengan total wilayah 35.800,8 hektare yang terdiri dari tambang Tutupan, Wara, dan Paringin di Kalimantan Selatan. Sepanjang Maret kemarin, perusahaan baru melakukan eksplorasi di Tutupan saja.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan jajarannya untuk menerbitkan regulasi perihal moratorium lahan tambang dan kelapa sawit. Tujuannya agar perusahaan kelapa sawit dan tambang bisa menjaga kelestarian alam lantaran Indonesia merupakan negara yang diharapkan dunia bisa melakukan praktik pertambangan dan perkebunan yang berkelanjutan.
"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ujar Jokowi.
Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir mengatakan saat ini masih banyak sekali perusahaan tambang yang belum memiliki sertifikasi Clean and Clear (CnC). Mengingat CnC adalah salah satu syarat eksportir terdaftar, ia berharap tak ada lagi perusahaan tambang yang tidak bayar royalti sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa membaik dibanding tahun lalu.
Sebagai informasi, target PNBP mineral dan batubara (minerba) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tercatat sebesar Rp41,59 triliun. Angka itu meningkat dibandingkan realisasi PNBP minerba yang hanya Rp29,63 triliun sepanjang 2015.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, pelaksanaan moratorium itu juga bisa memberi kesempatan bagi pelaku usaha dan Pemerintah untuk menilai cadangan batubara yang pasti saat ini. Maka dari itu, ia menilai, sekarang adalah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Kendati demikian, ia berharap Pemerintah lekas menyusun petunjuk pelaksanaan peraturan ini jika benar-benar akan diimplementasikan. Ia memastikan moratorium izin tambang tak berpengaruh kepada kinerja perusahaan.
"Karena yang kami butuhkan adalah teknis peraturannya. Selebihnya, kami sangat apresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk konsolidasi pelaku usaha batubara dan bagi kami yang sudah existing, ini sangat positif," jelasnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan jajarannya untuk menerbitkan regulasi perihal moratorium lahan tambang dan kelapa sawit. Tujuannya agar perusahaan kelapa sawit dan tambang bisa menjaga kelestarian alam lantaran Indonesia merupakan negara yang diharapkan dunia bisa melakukan praktik pertambangan dan perkebunan yang berkelanjutan.
"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ujar Jokowi.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK