Pengalihan Subsidi 900 VA Untuk Program Listrik Masuk Desa

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berjanji akan mengalihkan dana dari pencabutan subsidi listrik 900 VA untuk mendanai program listrik masuk desa. Pemerintah berharap, dana pengalihan ini bisa meningkatkan rasio elektrifikasi, terutama di wilayah timur Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, rasio elektrifikasi menjadi penting karena memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Ia ingin menunjukkan, pencabutan subsidi listrik bagi mereka yang tidak tepat sasaran bukanlah hal negatif.

"Kalau digeser subsidi, maka kami bisa berhemat dan itu bisa digeser ke tempat yang listriknya masih rendah. Tidak saja kami ingin daerah-daerah cepat dialiri listrik, tapi negara tetap memperhatikan yang lemah dan terus mendorong yang kuat untuk terus berprestasi," ujar Sudirman di Jakarta, Rabu (27/4).

Pilihan Redaksi Realisasi Program 35 Ribu MW Baru Capai 0,35 Persen Harga Minyak Naik, PLN Ajukan Kenaikan Tarif Listrik Cegah Inflasi, Pemerintah Akan Cabut Subsidi 900 VA

Menurut dia, pelaksanaan program listrik masuk desa ini penting, mengingat sampai saat ini ada 12.659 desa yang belum dialiri listrik. Karenanya, pemerintah memerlukan dana tambahan agar proyek ini bisa berjalan.

Jika program ini berhasil, ia optimistis, Indonesia bisa meningkatkan rasio elektrifikasinya dari angka 88,3 persen di tahun 2015 ke angka 97,4 persen di akhir tahun 2019 mendatang.

"Maka dari itu pemberian subsidi listrik kepada masyarakat mampu harus diakhiri. Subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan ini ukurannya jelas. Saya minta ini untuk segera diselesaikan," terangnya.

Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mengatakan, pengurangan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA bisa menghemat Rp 20 triliun dari anggaran subsidi listrik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 38,39 triliun.

Perhitungan itu didapat dari pencabutan subsidi sebesar Rp 775 per Kilowatt Hour (KWh) dari setiap konsumsi listrik 900 VA. Sementara itu, nantinya akan ada 18,7 juta pelanggan yang akan dicabut subsidinya karena dianggap tidak tepat menerima subsidi, sesuai verifikasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2015.

"Dana ini dibutuhkan karena semua masyarakat tidak bisa menikmati listrik selama 24 jam, khususnya di Indonesia bagian timur ini. Ini harus segera ditangani dan membutuhkan biaya besar," tutur Jarman di lokasi yang sama.

Menurut data Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi Indonesia masih lebih rendah dibanding negara-negara Asia, seperti Singapura (100 persen), Brunei Darussalam (99,7 persen), dan Vietnam (98 persen). (bir/gen)