Permudah Berutang, Rini Soemarno Dorong BUMN Revaluasi Aset

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meyakini dorongan revaluasi aset yang termaktub dalam paket kebijakan kelima akan meningkatkan kemampuan perusahaan pelat merah dalam rangka mengajukan pinjaman.

Dengan begitu, Rini bilang kewajiban revaluasi aset sangat penting bagi BUMN untuk menjamin mekanisme pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur yang mereka kerjakan.

“Karena melalui revaluasi aset, kita bisa mendapatkan pinjaman lagi untuk membangun proyek-proyek yang dibutuhkan,” tutur Rini kala ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (26/10).

Rini mengatakan perusahaan pelat merah yang dinilai harus segera melakukan revaluasi aset adalah PT PLN (Persero). Pasalnya, ia bilang perseroan tersebut tengah gencar membangun transmisi sepanjang 46 km dan juga menggarap proyek pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang membutuhkan dana besar.

“Jadi kalau melakukan revaluasi (aset) ini mereka bisa mempunyai kapasitas untuk meminjam, untuk bisa membangun transmisi, contohnya seperti itu,” tutur Rini.

Pilihan Redaksi Subsidi Nyasar, Pelanggan PLN 450 VA dan 900 VA Disaring Waskita Garap Dua Proyek Listrik PLN Rp 6,6 Triliun Empat Hari di Amerika, Jokowi Bakal Kantongi US$ 22,19 Miliar PLN Akan Bangun PLTU 100 MW di Donggala Manfaatkan Diskon Pajak, PLN akan Revaluasi Aset Rp600 T

Aset PLN Meningkat

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengaku manajemen telah menjalankan proses revaluasi aset sejak tiga bulan lalu dan sampat saat ini masih berlangsung.

Sofyan memperkirakan, total aset PLN setelah dilakukan revaluasi akan meningkat sekitar Rp 200 triliun.

“Sebenarnya revaluasi aset PLN sudah sejak tiga bulan yang lalu. Kami melakukan program taksasi, penilaian, appraisal sudah hampir dilakukan semua tinggal menunggu hasil,” tutur Sofyan.

Berdasarkan laporan keuangan PLN paruh pertama tahun ini, total aset perusahaan tercatat sebesar Rp 622,53 triliun. Di mana angka tersebut terdiri dari aset tidak lancar sebesar Rp 536,77 triliun dan aset lancar mencapai Rp 85,77 triliun. (dim/gen)