JK Ungkap 4 Ancaman Ekonomi Indonesia

Antara, CNN Indonesia | Kamis, 21/01/2016 14:51 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut ancaman bagi ekonomi Indonesia masih didasarkan pada permasalahan di sektor keuangan, infrastruktur, birokrasi dan energi.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Dharmansyah Hadad. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W. Martowardojo, Kepala eksekutif pengawas industri keuangan non Bank (IKNB) Firdaus Djaelani. menutup perdagangan saham di BEI dengan menekan tombol hitung mundur. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkap empat problematika yang menjadi ancaman terhadap perekonomian Indonesia untuk beberapa waktu ke depan.

Menurut JK, empat ancaman yang masih mengintai masih didasarkan pada permasalahan sektor keuangan, ketersediaan infrastruktur dan sarana logistik, birokrasi yang lamban, hingga problematika di sektor energi.

Berangkat dari hal itu, Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini meminta seluruh pihak dapat bekerjasama dengan pemerintah guna menyelesaikan masalah tersebut.

Di mana kerjasama sendiri dilakukan agar ancaman-ancaman tadi tak langsung berimbas pada upaya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, di tengah banyaknya sentimen negatif dari perekonomian global seperti pelemahan harga minyak dan krisis perbankan.

"Lemahnya sektor keuangan bukan karena banyaknya bank, tetapi lebih karena persaingan yang tinggi sehingga mengakibatkan bunga juga berpotensi tinggi," ujarnya dalam acara News Forum Redaksi Indonesia 2016: Challenges and Opportunities di Jakarta, Kamis (21/1).

Pilihan Redaksi

Seiring dengan adanya empat problematika yang mengancam ekonomi Indonesia, JK juga mengingatkan ihwal pentingnya upaya seluruh pihak dalam menyikapi makin lebarnya gini ratio atau indeks kesenjangan pendapatan di masayarat Indonesia.

JK mengatakan, saat ini posisi gini ratio nasional tercatat berada di angka 0,41 sampai 0,43.

"Apa akibatnya, kesenjangan tadi lebih berbahaya daripada masalah pertumbuhan itu sendiri. Masalah sosial juga ada hubungannya dengan kondisi ekonomi, yaitu ketimpangan yang harus diperbaiki," cetusnya.

Mengutip asumsi makro yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah mematok indeks gini nasional pada angka 0,39 atau menurun 0,01 dari asumsi di APBNP 2015.

Sementara untuk indeks kemiskinan tahun ini, ditargetkan turun 1 poin ke angka 0,9.
(dim/ags)