Wapres JK Yakin Proyek 35 Ribu MW Tuntas 3,5 Tahun
CNN Indonesia
Jumat, 13 Mei 2016 18:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tetap optimistis mega proyek pembangkit 35 ribu mega watt (MW) tuntas dalam 3,5 tahun meski Presiden Joko Widodo mempermasalahkan eksekusinya yang lambat.
"Syaratnya 3,5 tahun harus dikerjakan sekeras-kerasnya, baik dalam hal proyek PLN sendiri dan juga dalam hal pelaksanaan IPP (Independent Power Producer/swasta) harus cepat," ujar JK di kantornya, Jumat (13/5).
Selain menggenjot proyek, Wapres menekankan agar PLN mengubah cara berpikirnya, dari perusahaan yang harus mencari untung menjadi perusahaan pelayan publik. Karena, lanjut JK, oorientasi utama dari perusahaan pelayan publik melayani masyarakat secepat-cepatnya.
"Tapi jangan rugi, tapi jangan cari untung. Itu baru bisa disebut public service. Jadi optimis dengan syarat. Kalau tidak dipenuhi itu, ya kita pesimis," tutur Jk.
Namun, jelas JK, PLN tidak harus diberikan penyertaan modal negara (PMN) tambahan karena kewajiban BUMN listrik itu telah diperingan. Apabila sebelumnya PLN diwajibkan membangun pembangkit listrik berkapasitas 10 ribu MW, saat ini jatahnya dipangkas menjadi hanya 5 ribu MW dari total 35 ribu MW.
"Sisanya 30 ribu MW dibangun oleh investor-investor (swasta) dalam bentuk IPP. karena melihat kemampuan PLN yang terbatas," tuturnya.
Oleh karena itu, Wapres menegaskan PLN tidak perlu disuntik lagi PMN. Pasalnya, dengan diberikannya jatah yang lebih besar ke swasta, seharusnya makin banyak modal swasta yang masuk ke dalam negeri.
"Karena tidak mudah sekarang kita berikan PNM dalam situasi penerimaan negara yang tidak sebaik dulu. Defisit (APBN) akan bertambah kalau kita kasih. Jadi lebih baik PLN memperbesar, mempercepat partisipasi dari pada investasi investor dalam negeri dan luar negeri," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengevaluasi segera perkembangan mega proyek energi tersebut, mulai dari proses tender, pembiayaan, hingga rencana pengelolaannya oleh PT PLN (Persero). Pasalnya, dunia usaha mulai meragukan kesiapan program pembangkit listrik 35 ribu MW menyusut lambatnya eksekusi proyek tersebut.
"Syaratnya 3,5 tahun harus dikerjakan sekeras-kerasnya, baik dalam hal proyek PLN sendiri dan juga dalam hal pelaksanaan IPP (Independent Power Producer/swasta) harus cepat," ujar JK di kantornya, Jumat (13/5).
Selain menggenjot proyek, Wapres menekankan agar PLN mengubah cara berpikirnya, dari perusahaan yang harus mencari untung menjadi perusahaan pelayan publik. Karena, lanjut JK, oorientasi utama dari perusahaan pelayan publik melayani masyarakat secepat-cepatnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, jelas JK, PLN tidak harus diberikan penyertaan modal negara (PMN) tambahan karena kewajiban BUMN listrik itu telah diperingan. Apabila sebelumnya PLN diwajibkan membangun pembangkit listrik berkapasitas 10 ribu MW, saat ini jatahnya dipangkas menjadi hanya 5 ribu MW dari total 35 ribu MW.
"Karena tidak mudah sekarang kita berikan PNM dalam situasi penerimaan negara yang tidak sebaik dulu. Defisit (APBN) akan bertambah kalau kita kasih. Jadi lebih baik PLN memperbesar, mempercepat partisipasi dari pada investasi investor dalam negeri dan luar negeri," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengevaluasi segera perkembangan mega proyek energi tersebut, mulai dari proses tender, pembiayaan, hingga rencana pengelolaannya oleh PT PLN (Persero). Pasalnya, dunia usaha mulai meragukan kesiapan program pembangkit listrik 35 ribu MW menyusut lambatnya eksekusi proyek tersebut.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK