Perdalam Instrumen Utang, BI Matangkan Aturan Pasar Uang
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Senin, 30 Mei 2016 15:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan peraturan tentang pasar uang. Beleid ini akan menjadi kiblat bagi perbankan dan korporasi nonbank dalam merilis beragam instrumen utang sejalan dengan upaya otoritas moneter untuk memperdalam pasar keuangan di Indonesia.
"Jadi, nanti dimungkinkan instrumen yang dikeluarkan korporasi nonbank, seperti instrumen commercial paper, surat utang jangka menengah atau medium term notes/MTN yang bisa juga diperdagangkan di pasar uang," kata Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di sela peluncuran Buku Kajian Stabilitas Sistem Keuangan, Senin (30/5).
Ketentuan itu akan tertuang dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai pasar uang. Saat ini, rancangan peraturan sudah disetujui dewan gubernur, namun masih dalam tahap finalisasi. Jika tidak ada aral melintang, diperkirakan, beleid ini terbit sebelum akhir Agustus 2016 nanti.
"PBI Pasar Uang adalah regulasi yang sudah lama perlu kami wujudkan. Nah, untuk bisa mengelola pasar uang ini harus didukung dengan satu regulasi sehingga menjadi jelas bagaimana pasar uang itu berjalan," terang Agus.
Sebagai informasi, sebelumnya, BI getol mendorong korporasi BUMN untuk lebih aktif menyerap pendanaan melalui penerbitan surat utang (obligasi) di pasar uang. Namun, berdasarkan data bank sentral, penerbitan obligasi korporasi sektor bank maupun nonbank masih sangat minim.
Hingga akhir tahun lalu, BI melansir, nilai pasar obligasi korporasi di Indonesia hanya 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Secara total, nilainya hanya sekitar Rp52,9 triliun dengan total penerbitan sebanyak 38 obligasi.
Diharapkan, nilai pasar obligasi korporasi ini bisa mencapai 17 persen terhadap PDB pada 2030 mendatang.
Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, obligasi korporasi Indonesia tertinggal cukup jauh. Ambil contoh, nilai pasar obligasi korporasi di Filipina jumlahnya mencapai 5,8 persen terhadap PDB, Singapura 32,4 persen, Thailand tembus 17,4 persen, serta Myanmar 41,5 persen. (bir/gen)
"Jadi, nanti dimungkinkan instrumen yang dikeluarkan korporasi nonbank, seperti instrumen commercial paper, surat utang jangka menengah atau medium term notes/MTN yang bisa juga diperdagangkan di pasar uang," kata Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di sela peluncuran Buku Kajian Stabilitas Sistem Keuangan, Senin (30/5).
Ketentuan itu akan tertuang dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai pasar uang. Saat ini, rancangan peraturan sudah disetujui dewan gubernur, namun masih dalam tahap finalisasi. Jika tidak ada aral melintang, diperkirakan, beleid ini terbit sebelum akhir Agustus 2016 nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PBI Pasar Uang adalah regulasi yang sudah lama perlu kami wujudkan. Nah, untuk bisa mengelola pasar uang ini harus didukung dengan satu regulasi sehingga menjadi jelas bagaimana pasar uang itu berjalan," terang Agus.
Sebagai informasi, sebelumnya, BI getol mendorong korporasi BUMN untuk lebih aktif menyerap pendanaan melalui penerbitan surat utang (obligasi) di pasar uang. Namun, berdasarkan data bank sentral, penerbitan obligasi korporasi sektor bank maupun nonbank masih sangat minim.
Hingga akhir tahun lalu, BI melansir, nilai pasar obligasi korporasi di Indonesia hanya 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Secara total, nilainya hanya sekitar Rp52,9 triliun dengan total penerbitan sebanyak 38 obligasi.
Diharapkan, nilai pasar obligasi korporasi ini bisa mencapai 17 persen terhadap PDB pada 2030 mendatang.
Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, obligasi korporasi Indonesia tertinggal cukup jauh. Ambil contoh, nilai pasar obligasi korporasi di Filipina jumlahnya mencapai 5,8 persen terhadap PDB, Singapura 32,4 persen, Thailand tembus 17,4 persen, serta Myanmar 41,5 persen. (bir/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK