Dukung Smart City, BI Dorong Pemakaian Kartu Combo Serba Bisa

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia akan memfasilitasi sistem pembayaran terintegrasi menggunakan satu kartu serba bisa (combo card) sebagai bagian dari pengembangan kota-kota pintar berbasis teknologi (smart city) di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, combo card ini akan terbagi menjadi beberapa jenis layanan transaksi keuangan, antara lain transfer antar-pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya, serta pemerintah dengan kalangan usaha.

Menurutnya, pengembangan kartu ini sesuai dengan konsep smart city yang mengedepankan sistem pembiayaan terpadu dan efisien berbasis teknologi (smart payment).

"Dengan berkembangnya konsep smart city di beberapa kota di Indonesia, pasti ada kaitannya dengan sistem pembayaran yang lebih berkembang. Kami rasa BI bisa berperan di situ," jelas Agus, Kamis (2/6).

Pada tahap awal, jelasnya, pemanfaatan combo card ini akan digunakan untuk transfer antara pemerintah daerah (Pemda) dengan penerima bantuan sosial. Alabila ini berhasil dikembangkan, ke depannya combo card ini juga bisa digunakan pelaku usaha untuk membayar retribusi dan pajak daerah kepada Pemda.

"Pengelolaan anggaran belanja di kawasan perkotaan juga nantinya akan baik sekali karena menjadi teratur. Pasalnya, komponen utama smart city bukan saja smart economy, tapi harus dimulai dari smart governance," jelasnya.

Ia menilai, potensi penggunaan combo card ini akan sangat besar mengingat 75 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2035. Merujuk pada laporan Asian Development Bank (ADB), kata Agus, 80 persen ekonomi di Asia akan didorong dari kawasan perkotaan.

"Di Indonesia sendiri akan banyak dikembangkan smart city seperti Jakarta dan kota-kota di Kalimantan seperti Balikpapan, Bontang, dan Banjarmasin hingga kota di Sulawesi seperti Manado dan Makassar," ujarnya.

Namun, lanjutnya, pengembangan konsep smart payment ini masih perlu disesuaikan dengan rencana induk pengambangan (masterplan) smart city yang akan dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Apabila konsepnya sudah matang, Agus berharap Pemerintah mau menambah anggaran untuk mengembangkan sistem pembayaran yang terpadu ini.

"Smart city ini juga belum ada yang benar-benar mengurusi. Kami harap kedepannya akan ada anggaran khusus dan konsisten demi mengembangkan konsep ini di Indonesia," jelasnya. (ags/gen)