Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah meningkatkan penarikkan utang dari pasar obligasi sebesar Rp57,75 triliun guna mengantisipasi risiko pelebaran defisit fiskal tahun ini.
Dengan demikian, target penerbitan surat berharga negara (SBN) naik 17,7 persen menjadi Rp384,98 triliun dari rencana awal sebesar Rp327,2 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2016 dijelaskan, penerbitan SBN dinaikkan karena ada perubahan besaran pendapatan negara dan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh terhadap defisit APBN, serta kenaikan pengeluaran pembiayaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Target penerbitan SBN (neto) pada RAPBNP tahun 2016 tersebut telah memperhitungkan juga realisasi penerbitan SBN dalam rangka pre-funding yang dilaksanakan di pasar internasional dan pasar domestik pada bulan Desember 2015," jelas pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBNP 2016.
Pre-funding merupakan strategi pemerintah menarik pembiayaan di penghujung tahun guna memenuhi kebutuhan anggaran di awal tahun berikutnya.
Strategi pembiayaan ini telah dilakukan pemerintah pada Desember 2015, dengan menerbitkan obligasi negara di apsar global dan domestik. Untuk penerbitan SBN di pasar internasional, pemerintah berhasil meraup pembiayaan sebesar US$3,5 miliar atau setara dengan Rp48,6 triliun.
Sementara di pasar domestik, pemerintah dua kali menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah pada Desember tahun lalu, dengan pembiayaan yang ditarik masing-masing sebesar Rp1 triliun dan Rp14 triliun.
"Dengan demikian, total nominal SBN yang diterbitkan untuk kebutuhan pre-funding adalah sebesar Rp63.643,0 miliar," jelas pemerintah.
Secara kumulatif, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan telah menarik pembiayaan sebesar Rp203,3 triliun hingga April 2016. Angka tersebut sama dengan 74,4 persen dari target pembiayaan di APBN 2016 yang diaptok Rp273,2 triliun.
(ags)