Pemerintah Tambah Kuota Daging Sapi Impor

Yuliyanna Fauzi, CNN Indonesia | Senin, 13/06/2016 17:15 WIB
Pemerintah Tambah Kuota Daging Sapi Impor Ilustrasi sapi impor. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berkomitmen akan terus menambah kuota daging sapi impor. Lewat Badan Urusan Logistik (Bulog), pemerintah memastikan ketersediaan daging sapi yang akan dijual melalui operasi pasar.

Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog mengatakan, belum lama ini, ketersediaan daging sapi mencapai 1.800 ton. Kemudian, didistribusikan sebanyak 900 ton pada pekan pertama Ramadan.

"Stok terus kami tambah, setiap kali berkurang, langsung kami coba cari sumber stok baru. Awalnya ada 1.800 ton, terus berkurang jadi 900 ton. Kemudian kami tambah lagi, Kamis kemarin, tambah 10 kontainer itu 300 ton. Jadi, sekarang ada 1.200 ton daging sapi," ujar Djarot kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/6).


Djarot menyebutkan, dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan menambah sekitar 12 kontainer daging sapi bermuatan 350 ton. Tak hanya itu, ia membocorkan, selain mendapat suplai daging sapi impor dari Australia, pemerintah juga berencana menambah daging sapi sebanyak 1.000 ton dari New Zealand.

"Kami masih negosiasi dengan New Zealand. Kalau sepakat, akan kami tambah 1.000 ton, tetapi kalau sudah ada ya," kata Djarot.

Opsi lain, yakni menambah suplai daging sapi dari India sebanyak 10.000 ton. Daging sapi dari India diyakini memiliki kualitas yang sama, namun dapat dijual dengan kisaran harga yang lebih rendah.

"Kalau dari India, kualitasnya sama tetapi sepertinya kami bisa jual sekitar Rp65 ribu (per kilo gram). Hanya, lebih lama pengirimnya, bisa sampai 10 hari. Mungkin bisa dikasih kuota pemerintah sampai 10 ribu ton untuk sampai akhir tahun," imbuh Djarot.

Dalam pekan ini, Perum Bulog mengadakan operasi pasar untuk sejumlah komoditas pangan, termasuk daging sapi secara serentak di beberapa kota di Indonesia.

Meski demikian, beberapa daerah baru akan menggelar operasi pasar di pekan depan mengingat pengiriman ketersediaan komoditas pangan yang memerlukan waktu yang lebih lama. (bir/bir)