Pertamina Minta Bantuan Pemerintah Tanggapi Audit Solar BPK

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) meminta bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menyikapi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, BPK menyatakan adanya kelebihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang masuk ke kantung perusahaan sepanjang tahun 2015.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, Kementerian ESDM dan Kemenkeu telah meminta BPK untuk tidak hanya mengaudit subsidi solar, namun juga mau mengaudit kerugian Premium yang dijual Pertamina sepanjang 2015. Dwi menuturkan, audit ini sangat penting dilakukan demi menghasilkan perhitungan yang lebih komprehensif.

"Jadi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu adalah mereka menyampaikan ke BPK agar juga mau mengaudit kerugian Pertamina. Karena, apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan Pemerintah," jelas Dwi, Kamis (16/6).

Jika audit kerugian Premium telah rampung, Dwi mengharapkan adanya hasil audit baru yang memperlihatkan apakah Pertamina mendapatkan kelebihan subsidi atau tidak dalam menyalurkan BBM penugasan sepanjang 2015. Namun jika ternyata Pertamina mengalami kelebihan subsidi, ia belum tahu apakah itu akan dikompensasi ke BBM penugasan tahun depan atau tidak.

"Itu semua tergantung rekomendasi dari audit BPK. Kami masih belum tahu tindakan selanjutnya," jelas Dwi.

Pilihan Redaksi Manipulasi Cost Recovery, BPK Pidanakan 7 Kontraktor Migas DPR Usulkan Satu Syarat Baru dalam Persetujuan PoD Blok Migas ESDM Minta Pertamina Jelaskan Penyimpangan Subsidi Solar

Keuntungan Solar

Ia mengatakan, proses audit ini memang perlu melibatkan Pemerintah karena harga BBM bersubsidi juga ditentukan oleh Pemerintah. Apalagi, ia memastikan subsidi yang diberikan pemerintah telah digunakan dengan semestinya.

Kendati demikian, ia tak menampik jika memang ada keuntungan berjualan solar di tahun lalu. Menurut data Pertamina sepanjang 2015, perusahaan terbilang untung menjual solar sebesar US$4,5 juta dan rugi berjualan Premium sebesar US$ 6,2 juta.

"Jadi kalau memang audit itu mengasumsikan adanya kelebihan subsidi dengan formula yang ada, kan formula itu dihitung sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah juga," katanya.

Sebagai informasi, BPK sebelumnya merilis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 yang menemukan adanya kelebihan subsidi solar sebesar Rp3,19 triliun yang diduga masuk ke kas Pertamina, sebagai badan usaha yang diberi penugasan untuk menyalurkan solar bersubsidi. Dari subsidi tetap sebesar Rp1.000 per liter, BPK mengatakan selisih harga pasar dengan harga solar yang dijual Pertamina tak selalu senilai angka tersebut.

Dengan kata lain, BPK menemukan bahwa subsidi solar yang diberikan ke masyarakat lebih kecil dari Rp1.000 per liter. (gen)