Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menjelaskan, dana bantalan itu rencananya akan dipergunakan untuk menombok subsidi bagi golongan 900 Volt Ampere (VA) pada periode Juli hingga Desember tahun ini. Karena jumlah uang yang banyak, ia berharap pencarian pendanaan bisa dilakukan secepatnya.
"Sebenarnya dana Rp 30 triliun itu adalah dana cadangan, nantinya tidak dipakai seluruhnya. Tentunya nanti kami harap penggunaan uang itu akan disertai dengan berbagai efisiensi yang akan kami lakukan, sehingga uangnya nanti bisa tersisa," ujar Sarwono kepada CNNIndonesia.com di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka dari itu kami juga belum bisa menghitung berapa angka yang harus kami tombok. Yang kami perhatikan sih semoga tidak melebihi dana cadangan kami," jelasnya.
"Nanti kami akan cari pembiayaan lewat perbankan dalam negeri untuk sisa uang tersebut. Kami harap ini akan membantu berbarengan dengan beberapa pinjaman yang kami lakukan beberapa waktu sebelumnya," terangnya.
Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati penambahan alokasi anggaran subsidi listrik sebesar Rp12,28 triliun menjadi Rp50,67 triliun. Anggaran tersebut naik 31,57 persen dari pagu saat ini yang sebesar Rp38,98 triliun di APBN 2016.
Meskipun ditambah, pemberian subsidi ini tidak sesuai dengan keinginan Kementerian ESDM karena penambahan hanya dialokasikan bagi pembayaran kekurangan bayar subsidi di tahun 2014 sebesar Rp12,28 triliun. DPR tidak mau mengabulkan subsidi sebesar Rp56,69 triliun untuk golongan 900 VA.
Said Abdullah, Wakil Ketua Banggar DPR menjelaskan, usulan kenaikan subsidi ditolak lantaran PLN dianggap belum berhasil menyalurkan subsidi tepat sasaran bagi kelompok pelanggan listrik kapasitas 900 VA. Padahal, Said menilai tidak semua pelanggan PLN golongan R1 yang berhak mendapatkan subsidi karena tergolong masyarakat mampu.
"Banggar sungguh tidak sependapat karena mau tidak mau, suka tidak suka, yang berhak lah yang bisa menikmati subsidi itu. Maka kami tetapkan pagu kebutuhan subsidi tahun berjalan (tetap) Rp38,39 triliun," tutur Said dalam rapat yang digelar di Gedung DPR pekan kemarin. (gen)