Menkeu: Dana Repatriasi Bakal Betah Diparkir di Dalam Negeri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro meyakini, dana repatriasi pengampunan pajak (tax amnesty) akan betah berada di Indonesia. Ini sekaligus menghapus kekhawatiran akan adanya guncangan perekonomian dari banyaknya arus modal keluar (capital outflow) apabila periode kewajiban penempatan investasi berakhir.

"Saya yakin, orang enggak gampang keluar begitu saja karena yang dia (investor) cari juga bukan keuntungan sesaat," kata Bambang dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (29/6).

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan, potensi dana repatriasi yang masuk tahun ini mencapai Rp1.000 triliun. Undang-undang Pengampunan Pajak saat ini dalam proses pengesahan mewajibkan dana repatriasi tersebut untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan, pasar modal, dan investasi sektor riil setidaknya selama tiga tahun.

Pilihan Redaksi BEI: Hasil Repatriasi Tax Amnesty Berpotensi Tekan BI Rate Hipmi Tidak Rekomendasikan Tax Amnesty Jilid II

Menurut Bambang, jika pemilik dana mencari tingkat pengembalian (return) yang tinggi, maka investasi akan ditempatkan di sektor riil seperti infrastruktur maupun manufaktur. Kendati demikian, investasi ke sektor riil menurutnya butuh waktu minimal satu tahun, sehingga pilihan pertama akan jatuh pada instrumen keuangan.

Selama pemerintah dan otoritas keuangan lainnya mampu memperbaiki dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam negeri, investor akan memilih tetap menanamkan investasinya di Indonesia.

Bambang menilai return investasi di Indonesia juga tak kalah menarik dengan negara lain. "Return (investasi) di luar negeri juga enggak tinggi-tinggi amat. Mereka (investor) banyak memilih di luar negeri hanya karena masalah kenyamaan, keamanan dan segala macam, tidak semata-mata karena return yang tinggi," ucap Bambang. (bir)