Pemerintah Ancang-ancang Buka Ruang Udara Selatan Jawa

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menggunakan ruang udara di selatan Pulau Jawa untuk dilalui pesawat komersil. Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (13/7), Presiden RI Joko Widodo menyetujui usulan dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, rencana penggunaan ruang udara tersebut harus melalui perbincangan dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara. Soalnya, selama ini, ruang udara itu masuk dalam area terlarang.

Namun, Pramono memastikan Jokowi setuju dengan usul dari Jonan tersebut. "Nanti pada Agustus sampai September akan ada evaluasinya," kata Pramono saat ditemui di Kantor Presiden, Rabu (13/7).

Menurut Pramono, jika evaluasi penggunaan ruang udara di selatan Jawa tersebut memuaskan, maka bukan tidak mungkin pemerintah mengembangkan bandara di wilayah selatan. Ia mencontohkan Blitar, Trenggalek, dan Malang sebagai lokasi yang cocok untuk mengembangkan industri penerbangan.

Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan menggunakan jalur selatan, yaitu agar pesawat-pesawat komersil bisa mengurangi pemakaian bahan bakar sampai 15 persen. Tidak hanya itu, dengan berkurangnya penggunaan bahan bakar, maka biaya atau harga tiket pesawat juga bisa mengalami penurunan.

"Misalnya cost bisa turun sampai 10 persen dan fuel turun 15 persen,” terang dia.

Salah satu pertimbangan lain dari usulan tersebut, lanjut Pramono, terkait dengan padatnya penduduk di wilayah Pulau Jawa, terutama di bagian barat dan tengah. Selama ini, warga di bagian barat dan tengah Pulau Jawa memilih menggunakan pesawat yang akhirnya melalui jalur utara Jawa.

Bahkan, berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perhubungan memperlihatkan fakta bahwa jalur penerbangan di utara Pulau Jawa merupakan jalur terpadat kelima di dunia.

Oleh sebab itu, ruang udara di selatan Pulau Jawa sudah harus digunakan untuk mengurangi beban ini. Untuk merealisasikan itu, Jokowi pun dikabaran siap mengeluarkan Peraturan Presiden sebagai landasan penggunaan jalur selatan.

"Presiden perintahkan kami untuk siapkan perpres, sehingga jalur selatan bisa segera difungsikan," pungkasnya. (bir)