Kementerian ESDM Fokus Potong Anggaran Non-Infrastruktur

Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Senin, 18 Jul 2016 12:31 WIB
Sampai akhir Juni 2016, serapan anggaran Kementerian ESDM telah mencapai 25 persen dari pagu Rp7,74 triliun dalam APBNP 2016.
Sampai akhir Juni 2016, serapan anggaran Kementerian ESDM telah mencapai 25 persen dari pagu Rp7,74 triliun dalam APBNP 2016. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyatakan pemotongan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 dilakukan pada anggaran non-infrastruktur sebesar 10 persen dari total anggaran.

"Sesuai arahan Presiden, kita kurangi 10 persen dari anggaran non-infrastruktur, dan ini sudah kita ajukan ke Komisi VII DPR, sepertinya tidak ada masalah," ungkap Menteri ESDM Sudirman Said di kantornya, Senin (18/6).

Meski demikian, pemotongan anggaran tersebut menurut Sudirman tidak akan mengganggu belanja kementerian. Sebab anggaran belanja prioritas, yakni untuk sektor infrastruktur masih terus berjalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak terganggu, kita upayakan, karena arahan pemerintah memang untuk infrastruktur sehingga yang non-infrastruktur bisa diefisiensikan," jelas Sudirman.

Ia juga menyebutkan bahwa APBN 2016 memiliki peningkatan serapan hingga lima kali lipat bila dibandingkan serapan APBN tahun-tahun sebelumnya. 

"APBN 2016 serapannya lima kali lipat, kalau (tahun) sebelumnya, sekitar Juni-Juli, serapan belum mencapai 10 persen. Sedangkan sampai Juni-Juli ini sudah 25 persen, sudah mau 30 persen," papar Sudirman.

Sudirman menambahkan, peningkatan serapan APBN 2016 ini merupakan hasil kerja cepat di akhir 2015 lalu, dimana sejumlah tender yang melibatkan KESDM berhasil memasuki masa kontrak sejak awal tahun 2016.

Sebelumnya, Komisi VII DPR telah menyetujui pemotongan anggaran KESDM untuk APBNP 2016 sebesar Rp822 miliar menjadi Rp7,741 triliun dari sebelumnya Rp8,563 triliun pada APBN 2016. (gen)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER