Swasta Diprioritaskan Garap Proyek Infrastruktur Mudah
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Minggu, 24 Jul 2016 14:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menilai investor swasta cenderung tidak tertarik untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang baru akan dimulai. Tingginya risiko yang harus dihadapi, membuat proyek-proyek green field tidak laku ketika dilelang.
"Kalau swasta dan asing itu takut risiko green field karena banyak ketidakpastian, regulasi, dan permasalahan lahan," ujar Sofyan Djalil.
Oleh karena itu, Sofyan menyatakan pemerintah akan menggenjot proyek yang sudah berjalan (brown field) untuk disodorkan kepada investor swasta dan asing sebab lebih memberikan kepastian.
"Untuk brown field, langsung kami tawarkan kerja sama dengan pihak ketiga supaya dapat uang untuk bangun hal-hal yang lain. Sedangkan green field karena swasta tidak minat, kita serahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," jelas Sofyan.
Sofyan menyatakan, langkah ini diambil pemerintah sebab selama ini pemerintah memiliki keterbatasan untuk mengelola sejumlah proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya besar sehingga pemerintah harus mengubah skema pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, Sofyan belum bisa menyebutkan proyek infrastruktur mana saja yang akan segera dilelang di Semester II 2016. Dua proyek yang sudah pasti akan dimulai usai dilakukannya penandatanganan kontraknya adalah jalan Tol Semarang-Batang dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur dari total 30 proyek infrastruktur prioritas.
Pemda Gandeng Swasta
Selain BUMN dan pihak swasta, Sofyan mengatakan, pemerintah akan mengejar investasi proyek infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Di mana skema ini, sudah disetujui pula oleh Presiden Joko Widodo.
"Presiden juga setuju untuk garap proyek dengan BUMN, swasta, dan PPP. Kalau swasta tidak bisa, kita berikan ke PPP. PPP ini yang kita percepat," tutur Sofyan.
Ia mencontohkan, skema PPP ini sudah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dimana sebanyak tiga proyek bernilai investasi hingga Rp21 triliun telah dijalankan oleh Kominfo dalam tiga bulan terakhir melalui skema PPP.
Tak hanya proyek infrastruktur yang dipegang pusat, Sofyan juga menawarkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan skema PPP dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cenderung tidak bisa menopang.
"Begitu juga dengan proyek di daerah. Daripada menunggu APBD cukup, itu bisa 10 tahun lagi. Lebih baik ajukan dengan skema PPP, misal ingin bangun rumah sakit butuh Rp20 miliar, itu bisa melalui PPP," jelas Sofyan.
Namun, menurut Sofyan, selama ini pengajuan proyek infrastruktur di daerah terganjal oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengajuan dana proyek infrastruktur daerah.
"Iya terganjal tapi sekarang di Kemendagri sedang dibahas untuk revisinya, dua minggu lagi selesai," tuturnya. (gen)
"Kalau swasta dan asing itu takut risiko green field karena banyak ketidakpastian, regulasi, dan permasalahan lahan," ujar Sofyan Djalil.
Oleh karena itu, Sofyan menyatakan pemerintah akan menggenjot proyek yang sudah berjalan (brown field) untuk disodorkan kepada investor swasta dan asing sebab lebih memberikan kepastian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sofyan menyatakan, langkah ini diambil pemerintah sebab selama ini pemerintah memiliki keterbatasan untuk mengelola sejumlah proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya besar sehingga pemerintah harus mengubah skema pembangunan infrastruktur.
Pemda Gandeng Swasta
Selain BUMN dan pihak swasta, Sofyan mengatakan, pemerintah akan mengejar investasi proyek infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Di mana skema ini, sudah disetujui pula oleh Presiden Joko Widodo.
"Presiden juga setuju untuk garap proyek dengan BUMN, swasta, dan PPP. Kalau swasta tidak bisa, kita berikan ke PPP. PPP ini yang kita percepat," tutur Sofyan.
Tak hanya proyek infrastruktur yang dipegang pusat, Sofyan juga menawarkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan skema PPP dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cenderung tidak bisa menopang.
"Begitu juga dengan proyek di daerah. Daripada menunggu APBD cukup, itu bisa 10 tahun lagi. Lebih baik ajukan dengan skema PPP, misal ingin bangun rumah sakit butuh Rp20 miliar, itu bisa melalui PPP," jelas Sofyan.
Namun, menurut Sofyan, selama ini pengajuan proyek infrastruktur di daerah terganjal oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengajuan dana proyek infrastruktur daerah.
"Iya terganjal tapi sekarang di Kemendagri sedang dibahas untuk revisinya, dua minggu lagi selesai," tuturnya. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK