Pelabuhan Pengganti Cilamaya Masuk dalam 30 Proyek Prioritas
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Sabtu, 13 Feb 2016 05:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah memasukkan megaproyek pembangunan pelabuhan di Jawa Barat bagian utara ke dalam 30 proyek prioritas.
Pelabuhan yang akan dibangun dengan menggandeng beberapa investor tersebut akan difungsikan sebagai pelabuhan pengganti Cilamaya di Jawa Barat.
"Lokasinya sudah ada (pengganti Cilamaya)," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (12/2).
Sofyan mengatakan, guna menindaklanjuti eksekusi megaproyek saat ini lokasi pelabuhan pengganti Cilamaya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah melaksanakan studi kelayakan atau feasibility study (FS).
Meski begitu, mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian tersebut enggan membeberkan mengenai detil kawasan yang akan menjadi lokasi pembangunan pelabuhan demi menghindari aksi spekulan harga tanah.
"Kalau diumumkan sekarang, kamu beli tanah nanti," ujarnya sembari terkekeh.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prihartono mengatakan, pembiayaan pembangunan pelabuhan tersebut rencananya akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Dengan masuknya pelabuhan pengganti Cilamaya sebagai 30 proyek infrastruktur prioritas, pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan mengawal pembangunan pelabuhan ini.
Sebelumnya, Ketua KKPIP Darmin Nasution menyatakan proyek infrastruktur yang masuk dalam 30 proyek prioritas bisa mendapat kemudahan perizinan dan juga jaminan dengan opsi jaminan politik, ataupun finansial. Namun pemerintah akan sangat selektif memberikannya.
Seperti diketahui, 30 proyek prioritas sendiri merupakan irisan dari 225 proyek startegis yang telah dipayungi landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek-Proyek Strategis Nasional.
Kemudahan yang diberikan dalam Inpers dan Perpres itu seperti percepatan proses perizinan dan pembebasan tanah.
Namun, menurut pemerintah jaminan itu bisa terdiri dari opsi jaminan politik seperti konsistensi kebijakan pemerintah, jaminan kemudahan perizinan atau jaminan finansial dari APBN, yang diberikan secara selektif.
Adapun pelabuhan pengganti Cilamaya merupakan pelabuhan yang akan dibangun, setelah pemerintah membatalkan rencana pembangunan pelabuhan niaga di kawasan itu pada April 2015.
Pemerintah memutuskan untuk mengganti lokasi dari Cilamaya agar tidak mengganggu operasional blok minyak dan gas Offshore North West Java (ONWJ) yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi (PHE).
Selain itu, luas lahan pelabuhan Cilamaya juga dianggap akan menggerus lahan pertanian di Karawang, yang notabene adalah lokasi lumbung padi di Jawa.
Kebutuhan investasi untuk pelabuhan Cilamaya sebelumnya diperkirakan empat miliar dolar AS. (dim/dim)
Pelabuhan yang akan dibangun dengan menggandeng beberapa investor tersebut akan difungsikan sebagai pelabuhan pengganti Cilamaya di Jawa Barat.
"Lokasinya sudah ada (pengganti Cilamaya)," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (12/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian tersebut enggan membeberkan mengenai detil kawasan yang akan menjadi lokasi pembangunan pelabuhan demi menghindari aksi spekulan harga tanah.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prihartono mengatakan, pembiayaan pembangunan pelabuhan tersebut rencananya akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Dengan masuknya pelabuhan pengganti Cilamaya sebagai 30 proyek infrastruktur prioritas, pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan mengawal pembangunan pelabuhan ini.
Sebelumnya, Ketua KKPIP Darmin Nasution menyatakan proyek infrastruktur yang masuk dalam 30 proyek prioritas bisa mendapat kemudahan perizinan dan juga jaminan dengan opsi jaminan politik, ataupun finansial. Namun pemerintah akan sangat selektif memberikannya.
Kemudahan yang diberikan dalam Inpers dan Perpres itu seperti percepatan proses perizinan dan pembebasan tanah.
Namun, menurut pemerintah jaminan itu bisa terdiri dari opsi jaminan politik seperti konsistensi kebijakan pemerintah, jaminan kemudahan perizinan atau jaminan finansial dari APBN, yang diberikan secara selektif.
Adapun pelabuhan pengganti Cilamaya merupakan pelabuhan yang akan dibangun, setelah pemerintah membatalkan rencana pembangunan pelabuhan niaga di kawasan itu pada April 2015.
Pemerintah memutuskan untuk mengganti lokasi dari Cilamaya agar tidak mengganggu operasional blok minyak dan gas Offshore North West Java (ONWJ) yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi (PHE).
Selain itu, luas lahan pelabuhan Cilamaya juga dianggap akan menggerus lahan pertanian di Karawang, yang notabene adalah lokasi lumbung padi di Jawa.
Kebutuhan investasi untuk pelabuhan Cilamaya sebelumnya diperkirakan empat miliar dolar AS. (dim/dim)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK