Menkeu: Ekonomi Dunia Masih Bergejolak Tahun Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengingatkan, kondisi perekonomian global tidak akan jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi saat ini. Pandangan Bambang tersebut diperolehnya usai menghadiri pertemuan G20 di Chengdu, China akhir pekan lalu.

"Akhir pekan kemarin saya ke China, dalam pengantarnya, IMF baru saja merevisi turun pertumbuhan ekonomi global. Ada tendensi revisi ke bawah itu menegaskan kondisi ekonomi global jauh dari cerah. Karena, potensi perlambatan terjadi dimana-dimana," ujar Bambang di hadapan anggota pasar modal di Ritz Carlton Pacific Place, Selasa (26/7).

Lihat juga: Sri Mulyani: Bank Dunia Khawatirkan Ekonomi Negara Berkembang

Potensi perlambatan tersebut salah satunya didorong oleh hasil referendum Inggris yang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit). Ketidakpastian akibat Brexit membuat IMF memprediksi ekonomi global hanya tumbuh 3,1 persen tahun ini dan 3,4 persen pada tahun 2017. Proyeksi itu mengalami penurunan 0,1 persen untuk masing-masing tahun terhadap IMF World Economic Outlook April.

"Cerminan terakhir Brexit, ini menjadi hal yang perlu diwaspadai, karena ini termasuk volatilitas pasar global. Yang terjadi saat ini berbeda dengan krisis finansial Asia yang dahulu. Kondisi saat ini menjadi susah ditebak. Intinya kita harus siap dengan keuangan global yang volatil ke depannya," tutur Bambang.

Melihat hal tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia pun juga harus mengatur strategi, mulai dari pengelolaan fiskal hingga moneter yang kuat untuk meredam gejolak dari eksternal.

"Kalau menghadapi keadaan yang bergejolak, kami benar-benar harus memperkuat fundamental perekonomian Indonesia atau makro. Apakah itu dari sisi moneter maupun fiskal. Ini yang bisa kami lakukan," kata Bambang.

Lihat juga: Sri Mulyani Sedih Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Kian Lebar

Sebagai bagian, pemerintah pun mengandalkan Undang-Undang Kebijakan Pengampunan Pajak sebagai instrumen untuk menahan goncangan ekonomi. Tax amnesty akan digunakan untuk mendorong repatriasi sehingga mendorong orang utk membawa uang atau dana yang selama ini diparkir di luar negeri balik ke Indonesia.

Dana pulang kampung tersebut nantinya bisa ditampung dalam berbagai bentuk instrumen keuangan yang bisa disalurkan langsung ke sektor investasi, seperti sektor manufaktur, properti, infrastruktur.

"Kami ingin tax amnesty tidak hanya dilihat dari segi penerimaan pajak semata. Ini adalah kebijakan ekonomi yang multi dimensi. Pajaknya terbantu, ekonominya juga terbantu," terang dia. (bir)