Serapan Tax Amnesty untuk Tutupi Defisit Anggaran Dua Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menilai serapan penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bisa dibukukan dalam dua tahun anggaran, yakni tahun ini dan pada 2017.

Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dalyono menyatakan satu minggu berjalannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty belum dapat memberikan gambaran penyerapan pada bulan selanjutnya, bahkan hingga masa akhir tax amnesty pada Maret 2017.

"Kami memang dengar yang sudah Rp400 miliar. Tapi selama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum rilis, rasanya masih sulit untuk memprediksi asumsi masuknya dana tersebut setiap bulannya. Belum lagi, para wajib pajak (WP) itu masih menunggu, melihat bagaimana WP yang lainnya," ujarnya, Senin (25/7).

Dalyono pun masih optimistis penyerapan dana tax amnesty dapat mencapai kisaran target penerimaan pajak bagi negara, yakni Rp165 triliun. Meski demikian, Dalyono memastikan serapan dana tax amnesty yang masuk pada tahun ini akan langsung masuk ke anggaran 2016. Sedangkan penyerapan pada 2017 diproyeksikan untuk menutupi anggaran 2017.

"Ada tiga tahap, untuk yang tiga bulan terakhir, itu sampai Maret 2017. Tentu langsung masuk ke perhitungan anggaran 2017. Kalau yang tahun sekarang berjalan, masih masuk ke tahun 2016," jelas Dalyono.

Oleh karena itu, Dalyono menilai, pemerintah akan terus berupaya untuk menutup kekurangan kas negara dengan memaksimalkan serapan anggaran dari sektor lain.

"Kami memang tidak terpatok pada serapan tax amnesty yang penuh untuk tahun ini. Karena kalau pun tercapai sesuai target, pasti harus dibagi untuk tahun depan. Untuk kekurangan kas negara tentu akan fokus ke penyerapan lain," jelas Dalyono.

Pasang Strategi Sejak Tahun Lalu

Dalyono mengatakan kas negara akan cukup sekalipun capaian penuh dari tax amnesty tidak terjadi hingga akhir tahun ini. Pasalnya, belanja modal yang dilakukan pemerintah tahun ini sudah baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Kenaikan (belanja modal) memang tinggi tapi penyerapannya merata. Biasanya di awal tahun kecil tapi di akhir tahun meningkat tajam. Tapi itu tidak terjadi di tahun ini," kata Dalyono.

Peningkatan belanja modal yang tajam di akhir tahun, menurutnya tidak akan terjadi karena pemerintah telah membuka lelang proyek tahun 2016 sejak kuartal IV tahun 2015. Lelang yang dilakukan pada Oktober tahun lalu kemudian juga didukung dengan hasil jual beli obligasi untuk mendanai infrastruktur pada November 2015.

Pilihan Redaksi Menkeu Ungkap Empat Cara Mudah Peroleh Amnesti Pajak Per Juli 2016, Capital Inflow Capai Rp110 Triliun Indef Pesimis Target Dana Repatriasi Tax Amnesty Tercapai

Menurutnya, hal ini membuat pemerintah tidak lagi terbebani masalah pembiayaan di kuartal I tahun 2016. Sebab, proyek sudah bisa berjalan sejak Januari 2016.

"Jadi nanti kalau ada belanja tambahan untuk infrastruktur, itu tetap dikejar dengan melakukan pemotongan anggaran yang tidak begitu penting, seperti perjalanan dinas," tutupnya. (gir)