Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau lagi mendengar laporan para menteri Kabinet Kerja saling melempar tudingan apabila menghadapi suatu persoalan di lapangan.
Aksi saling tuding para menteri sebelumnya sempat terjadi pada insiden macet panjang mudik lebaran yang menyebabkan korban jiwa, masalah perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, penentuan lokasi pengembangan fasilitas regasifikasi Blok Masela, dan berbagai hal lainnya. Tidak heran kemudian, Jokowi memutuskan untuk mengganti para menteri yang terkait dengan aksi saling tuding tersebut dengan orang baru.
"Tidak ada lagi yang saling menyalahkan. Kalau ada yang kurang itu kekurangan semua karena berada dalam satu tim kerja," tegas Jokowi, Rabu (27/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Walikota Solo juga meminta para pembantunya tidak lagi mengedepankan visi dan misi pribadi untuk mengembangkan sektor yang menjadi kewenangannya. Semua kebijakan pemerintah menurutnya harus mengikuti hasil rapat paripurna atau rapat terbatas kabinet.
"Yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden. Jangan sampai ada yang langsung mengeluarkan Peraturan Menteri atau Surat Edaran," katanya.
Sembilan menteri baru dalam Kabinet Kerja yang diumumkan siang ini adalah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Lalu ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.