Perdana Diwawancara, Sri Mulyani Tidak Singgung Tax Amnesty

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 27 Jul 2016 18:06 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengedepankan isu kesenjangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dalam wawancara perdananya sebagai Menteri.
Sri Mulyani berjanji mengawal pelaksanaan pengampunan pajak dan menerapkan kebijakan yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara maksimal. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Instruksi tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Kabinet Paripurna bersama semua menteri, termasuk yang baru dilantiknya hari ini.

"Ada yang datang orangnya enggak ada, ada yang datang di KPP, ada yang datang orangnya ada tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal yang ditanyakan," ucap Jokowi, Rabu (27/7).

Dia mengingatkan, pengampunan pajak merupakan program besar yang harus berhasil terutama dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Sehingga, seluruh kepala wilayah (kanwil) Kantor Pajak Pratama (KPP) diminta hadir besok ke Istana Negara untuk diarahkan langsung oleh Jokowi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun dalam satu kesempatan wawancara perdananya bersama awak media, Sri Mulyani lebih memilih untuk fokus memperkuat struktur anggaran negara dengan melakukan perbaikan kebijakan fiskal.

"Sudah enam tahun saya melihat struktur anggaran, apa yang dicapai Pak Bambang dan yang telah dijadikan kesepakatan dengan DPR. Kami berusaha mencapai semaksimal mungkin," kata Sri Mulyani.

Perbaikan kebijakan fiskal tersebut menurutnya merupakan kunci untuk memperbaiki isu yang lebih besar yaitu mengentaskan kemiskinan, mengatasi isu kesenjangan ekonomi dan pembangunan antarwilayah di Indonesia, dan menciptakan kesempatan kerja masyarakat.

Menkeu era Susilo Bambang Yudhoyono ini bakal menggunakan seluruh instrumen pemerintah seperti anggaran, kebijakan, dan langkah mengakselerasi kegiatan-kegiatan ekonomi agar perekonomian Indonesia bertahan di tengah sulitnya lingkungan global.

"Di sisi lain juga perkuat fondasi perekonomian. Baik dari sisi masyarakat, private sector, dan tata kelola pemerintahan," ucap dia.

Sri Mulyani dilantik menjadi Menkeu sore ini sesuai Keputusan Presiden Nomor 83P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019. Jokowi disebut "turun tangan" dalam lobi sehingga Sri Mulyani setuju untuk kembali ke Indonesia.

Mantan Managing Director World Bank (Bank Dunia) ini mengatakan, keputusannya kembali ke Indonesia sempat memunculkan dinamika di Bank Dunia. Ia menyebutkan, keputusan itu diambil di saat Bank Dunia disibukkan banyak kegiatan. Salah satunya adalah mobilisasi dana kepada 77 negara miskin di dunia.

"Keputusan ini cukup mengagetkan (board of directors) karena saya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke Indonesia apalagi dalam waktu dekat," kata mantan Direktur Eksekutif Dewan Dana Moneter Internasional (IMF) ini. (gir/gen)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER