IPW: Perumahan Rakyat Jangan Diserahkan ke Pasar

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Property Watch mengusulkan pemerintah ambil alih urusan perumahan rakyat. Ali Tranghada, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch mengingatkan, jangan sampai sektor perumahan di Tanah Air, terutama untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

"Saat ini seakan-akan pemerintah membiarkan pasar perumahan untuk menengah ke bawah diserahkan kepada mekanisme pasar. Alih-alih menyediakan rumah rakyat, hal ini akan menjadi bom waktu ketika harga tanah sudah semakin tinggi, dan tidak dapat lagi dikembangkan sebagai rumah murah," ujarnya seperti dikutip ANTARA, Sabtu (6/8).

Lihat juga: BI Berlakukan Pelonggaran DP Rumah Meski Aturan Belum Terbit

Menurut Ali, akan sangat baik kalau urusan perumahan rakyat seperti pembangunan housing public menjadi tanggung jawab pemerintah dan dibangun oleh pemerintah. Karena apabila pembangunan public housing diserahkan sepenuhnya kepada swasta, harga akan merangkak, dan semakin tidak terjangkau masyarakat.

"Program sejuta rumah yang sedang bergulir pun terancam gagal karena diperkirakan para pengembang swasta yang membantu membangun rumah murah pada saatnya akan mengalami kesulitan dalam menyiapkan lahan, karena harga tanah sudah semakin tinggi," terang dia.

Ali memperkirakan, jika tidak ada perubahan arah kebijakan yang tepat, dalam jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan, maka program sejuta rumah berpotensi tidak berkelanjutan.

Sebelumnya, Todd Lauchlan, Country Head Jones Lang LaSalle menuturkan, aktivitas investor asing yang mengincar sektor properti nasional meningkat dan diperkirakan akan terus naik pada periode mendatang.

Lihat juga: Semester I, Emiten Properti Ramai-ramai Menahan Diri

"Peningkatan aktivitas pasar di kuartal kedua tahun 2016 juga terstimulasi dari beberapa aktivitas investor asing yang berminat masuk ke pasar Indonesia," imbuh dia.

Ia menilai, sejauh ini, ada beberapa ketertarikan dari investor Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Korea yang menaruh minat terhadap sektor-sektor, seperti residensial untuk luar kota Jakarta, dan ritel di kota-kota sekunder.

Selain itu, minat lainnya, antara lain pada perkantoran terutama untuk area Jakarta Center Business Disctrict (CBD), dan logistik untuk area industrial di sekitar Jakarta. "Kami percaya jumlah aktivitas yang meningkat akan menstimulasi pergerakan bisnis properti ke arah yang lebih baik," pungkasnya.