Dana Repatriasi Kini Bisa Digunakan untuk Beli Emas dan Tanah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memperluas cakupan investasi peserta amnesti pajak, dengan memperbanyak varian penampung dana repatriasi. Tak hanya produk-produk keuangan dan pasar modal, pemerintah juga membolehkan wajib pajak memutar dananya di sektor riil dalam bentuk pembelian emas dan properti.

Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menjelaskan, mekanisme pengalihan dana repatriasi ke instrumen sektor riil itu akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan Pajak. 

“Hari ini sudah keluar. Jadi sudah bisa orang masukin (dana repatriasi), lalu dia taruh di non financial sector,” tutur Suahasil, Senin (8/8).

Menurut Suahasil, wajib pajak penerima amnesti nantinya bisa memindahkan aset dan dananya ke sektor riil di dalam negeri. Adapun instrumen sektor riil yang bisa menjadi wadah penampung dana repatriasi, antara lain berupa tanah dan bangunan, serta emas.

“Jadi yang non pasar keuangan bisa dalam bentuk emas, tanah, bangunan, sama satu lagi saya lupa,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Dirjen Pajak Instruksikan Seluruh Fiskus Hentikan Pemeriksaan Separuh Tahun, Grup MNC Ditopang Bisnis Media dan Properti Dana Amnesti Pajak Mulai Terparkir di Pasar Modal

Sebagai informasi, pemerintah telah merilis tiga aturan pelaksana UU Pengampunan Pajak. Pertama,  PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Kemudian, PMK Nomor 119/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Aturan terakhir berupa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600 Tahun 2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak sebagai Penerima Uang Tebusan dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Sebagai penyempurna, Otoritas Jasa Keuangan juga telah merilis peraturan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 Tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak. (ags/gen)