Kurangi Kemiskinan dengan Inklusi Keuangan, OJK Gandeng UNDP

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Selasa, 09/08/2016 07:55 WIB

Tingkat inklusi keuangan di masyarakat yang naik, diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. (CNN Indonesia/Giras Pasopati)

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

OJK menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan UNDP Indonesia sebagai langkah awal kesepakatan atas penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia melalui peran lembaga jasa keuangan.

Penandatanganan LoI antara OJK dan UNDP dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad dan Country Director UNDP Indonesia, Christophe Bahuet di Jakarta, Senin (8/8).

"Dengan adanya rencana kerja sama antara OJK dan UNDP Indonesia diharapkan akan mendorong kolaborasi pemerintah, sektor swasta, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan kontribusi bersama dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia," jelas Muliaman dalam keterangan resmi, Senin (8/8).

Muliaman menyampaikan bahwa sebagian besar dari 17 tujuan SDGs sangat relevan dengan tugas dan kewenangan OJK sebagai regulator, terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan yang merupakan landasan pembangunan berkelanjutan.

Muliaman juga menambahkan lebih lanjut bahwa SDGs ini sejalan dengan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, master plan sektor jasa keuangan yang diterbitkan oleh OJK juga memiliki tiga fokus utama yang relevan yaitu sektor jasa keuangan yang kontributif, stabil dan inklusif.

Pada kesempatan yang sama Country Director UNDP Indonesia, Bahuet juga menyampaikan pentingnya peran sektor jasa keuangan dan literasi keuangan yang secara eksplisit terintegrasi dalam SDGs.

"Dengan memperluas akses keuangan dan inklusi keuangan, maka beberapa target SDGs dapat dicapai dalam waktu yang bersamaan dengan mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, mendukung kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan sosial," jelas Bahuet.

Bahuet juga memaparkan salah satu contoh penguatan peran bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam pencapaian SDGs yakni kerjasama dengan BPD NTT dalam program UNDP Sparc. Selama ini BPD NTT juga telah mengembangkan skema kerjasama lain dengan UNDP dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang sejalan dengan SDGs dengan menyediakan air bersih dan listrik bagi masyarakat.

Pilihan Redaksi

Kerja sama antara BPD NTT dan UNDP ini nantinya diharapkan dapat terintegrasi dengan program Transformasi BPD yang merupakan inisiatif strategis dari OJK yang tidak hanya meningkatkan kinerja, ketahanan dan daya saing kelompok BPD, tetapi juga berdampak besar bagi pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat disekitarnya.

Selain inklusi keuangan, Muliaman berharap kerja sama antara OJK dan UNDP dapat dilakukan di berbagai area kerja sama di antaranya pemberdayaan pembiayaan mikro (microfinance) dan penerapan keuangan berkelanjutan terkait Climate Action Goal (sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank). (gir)

ojk undp