Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantu menyortir program seluruh kementerian/lembaga (k/l) yang bisa dipangkas anggarannya untuk mengurangi defisit tahun ini.
Tugas tersebut tidak mudah, karena pemerintah berencana memangkas belanja sebesar Rp65 triliun untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
Kepala Bappenas merangkap Menteri PPN Bambang P.S. Brodjonegoro mengaku, telah menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu anggaran k/l yang kemungkinan besar gagal direalisasikan tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Bappenas sudah menyampaikan pesan pada DJA agar pemotongan difokuskan kepada belanja-belanja yang pasti tidak bisa dieksekusi tahun ini karena penyerapan tidak seratus persen untuk setiap k/l,” tutur Bambang, Selasa(9/8).
Dia mengungkapkan, pemerintah telah memperkirakan belanja K/L tidak akan terserap seratus persen. Terutama pada pos belanja barang. Tahun lalu, realisasi belanja K/L hanya terserap sekitar 88 persen.
“Kami sudah tahu kok pasti sekian persen dari total belanja k/l itu tidak terserap. Kalau tahun lalu 12 persen tidak terserap. Katakan untuk tahun ini yang tidak terserap lebih rendah, tetapi untuk 3-4 persen tidak terserap sepertinya juga susah,” ujarnya.
Selain itu, Bambang juga menekankan pemangkasan tidak akan menyentuh belanja prioritas pemerintah tahun ini. Dalam hal ini, alokasi anggaran untuk program yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mempertimbangkan realisasi penghematan dari proses lelang. Penghematan lelang diperoleh ketika realisasi nilai kontrak pengadaan lebih rendah dari anggaran.
“Seperti Kementerian Pekerjaan Umum itu banyak sumber penghematannya,
self-blocking-nya, dari penghematan lelang dia sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menyatakan pemotongan pos belanja operasional yang bersifat konsumtif seperti belanja barang dan perjalanan dinas, juga harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing k/l.
“Ada sebagian kementerian yang sifat tugasnya pelayanan, otomatis porsi belanja terbesarnya ada di belanja barang dan perjalanan dinas. Jadi harus ada proposi antara fungsi perjalanan dinas sebagai penunjang dari tugas fungsi kementerian dengan perjalanan dinas sebagai tugas utama,” ujarnya.
Bambang berharap, dengan mengambil pertimbangan yang disebutkan di atas, penyesuaian belanja yang dilakukan tidak akan mengganggu upaya pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini, 5,2 persen.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi antara Bappenas, Kemenkeu, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (11/8) mendatang untuk membahas detail pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp133,8 triliun yang terdiri dari belanja k/l sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
(gen)