GIIAS 2016

Kantor Wapres Tak Setuju PPnBM Sedan Dipangkas Tahun Ini

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Jumat, 12/08/2016 09:50 WIB
Kantor Wapres Tak Setuju PPnBM Sedan Dipangkas Tahun Ini Rendahnya realisasi penerimaan negara sampai semester I 2016 menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk menolak usul Gaikindo agar PPnBM sedan dipangkas. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, usulan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang meminta penurunan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil sedan tidak akan disetujui pemerintah tahun ini. Seretnya penerimaan negara selama paruh pertama 2016, menjadi alasan penolakan tersebut.

Menurut data Kementerian Keuangan, pendapatan negara dan hibah mencapai Rp634,7 triliun, atau baru 35,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp1.786,2 triliun. Maka dari itu, menurut Sofjan, ada baiknya implementasi ini ditunda terlebih dahulu.

"Sedan masih tetap harus bayar pajak sebesar itu. Karena selama pemerintah lagi susah duit, ya mending jangan dulu deh diturunkan PPnBM. Lihat setahun hingga dua tahun mendatang, karena kalau diturunkan sekarang ya dari mana uang negara?” ujar Sofjan, kemarin.


Di samping itu, ia juga mempertanyakan kemampuan manufaktur pabrikan sedan di Indonesia yang dianggapnya masih banyak menggunakan komponen impor. Jika Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tidak diperbesar, menurutnya percuma saja fasilitas fiskal itu diberikan.

Apalagi menurutnya, sejauh ini penjualan sedan masih jauh di bawah penjualan mobil di segmen lainnya. Ia mengacu pada data Gaikindo, di mana penjualan sedan sepanjang semester I 2016 hanya 7.308 unit, atau 1,4 persen dari total penjualan mobil nasional sebanyak 531.929 unit.

"Perlu dilihat juga, Indonesia ini kan lebih condong ke passenger car, bukan sedan. Dan jika PPnBM memang tujuannya untuk ekspor, pastikan Indonesia punya daya saing dibanding Thailand. Misalnya dengan memakai komponen dalam negeri," ujarnya.

Bergantung Tax Amnesty

Kendati demikian, ia yakin penurunan PPnBM bagi sedan bisa dilakukan segera mungkin asal kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berjalan sebagaimana mestinya.

"Karena kalau itu sukses, setelah itu ada peningkatan penerimaan negara," kata mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Sementara itu, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi memiliki pandangan yang berbeda dengan Sofjan. Menurutnya, penurunan PPnBM harus segera dilakukan demi merangsang daya beli masyarakat atas mobil sedan.

Jika permintaan dalam negeri meningkat, maka produksi sedan akan lebih efisien. Jika itu tercapai, maka produsen otomotif bisa fokus pasarkan sedan ke luar negeri. Karena menurutnya, ada dua segmen mobil penumpang di dunia yang permintaannya menjanjikan, yaitu sedan dan Sport Utility Vehicle (SUV).

"Penurunan PPnBM tidak bisa ditunda terus, karena justru itu yang menjadi insentif masyarakat dalam membeli sedan," kata Yohannes kepada CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, Gaikindo meminta pemerintah untuk menurunkan PPnBM sedan dari angka 30 persen menjadi 10 persen, atau sama dengan pajak mobil segmen Multi Purpose Vehicle (MPV) agar bisa menggenjot ekspor.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPnBM hingga Juni 2016 tercatat sebesar Rp167,7 triliun. (gen)