Nasib Saham Publik PGN Ditentukan RUPSLB Sebelum jadi Holding
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 15 Agu 2016 10:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, rencana penggabungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjadi anak usaha PT Pertamina (Persero) menimbulkan pertanyaan atas nasib 10,43 miliar saham publik yang ada di PGN. Buyback menjadi salah satu opsi yang terlintas di benak Rini, agar saham publik seluruhnya menjadi milik negara.
“Karena yang akan terjadi adalah saham yang ada di PGN menjadi bagian dari Pertamina. Akan ada proses pengalihan saham itu, makanya sekarang kami komunikasi dengan OJK terus,” kata Rini di Istana Kepresidenan, akhir pekan lalu.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan, untuk dapat memutuskan nasib 43,03 saham publik yang ada di PGN tersebut, pemerintah akan meminta manajemen menggelar rapat luar biasa bersama seluruh pemegang sahamnya.
“Jadi nanti keputusannya melalui Peraturan Pemerintah (PP), yang tentunya harus dilakukan melalui rapat luar biasa semua perusahaan holding,” kata Rini.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan pemerintah perlu merevisi PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas jika hendak membentuk holding tahun ini.
Rini menuturkan, terkait revisi PP tersebut saat ini prosesnya masih dalam tahap harmonisasi di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
“Akan ada pasal yang diubah. Intinya aset BUMN itu bukan aset negara, yang menjadi aset negara adalah ekuitas BUMN. Jadi berarti saham BUMN itu sendiri yang tercatat di neraca negara. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan bahwa yang tercatat di neraca negara adalah ekuitas dari BUMN itu sendiri, jadi sahamnya,” kata Rini.
Ia mencontohkan, jika PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang 100 persen sahamnya dimiliki negara memiliki ekuitas Rp1 triliun maka ekuitas tersebut tercatat di kas neraca negara.
“Sedangkan di dalamnya, pabriknya Inalum tidak tercatat di keuangan negara tapi di BUMN itu sendiri. Jadi itu kejelasannya,” kata Rini. (gen)
“Karena yang akan terjadi adalah saham yang ada di PGN menjadi bagian dari Pertamina. Akan ada proses pengalihan saham itu, makanya sekarang kami komunikasi dengan OJK terus,” kata Rini di Istana Kepresidenan, akhir pekan lalu.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan, untuk dapat memutuskan nasib 43,03 saham publik yang ada di PGN tersebut, pemerintah akan meminta manajemen menggelar rapat luar biasa bersama seluruh pemegang sahamnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan pemerintah perlu merevisi PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas jika hendak membentuk holding tahun ini.
“Akan ada pasal yang diubah. Intinya aset BUMN itu bukan aset negara, yang menjadi aset negara adalah ekuitas BUMN. Jadi berarti saham BUMN itu sendiri yang tercatat di neraca negara. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan bahwa yang tercatat di neraca negara adalah ekuitas dari BUMN itu sendiri, jadi sahamnya,” kata Rini.
Ia mencontohkan, jika PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang 100 persen sahamnya dimiliki negara memiliki ekuitas Rp1 triliun maka ekuitas tersebut tercatat di kas neraca negara.
“Sedangkan di dalamnya, pabriknya Inalum tidak tercatat di keuangan negara tapi di BUMN itu sendiri. Jadi itu kejelasannya,” kata Rini. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK