Jokowi Ingin Indonesia Banyak Bekerja Ketimbang Belanja

Jakarta, CNN Indonesia -- Kondisi perekonomian global yang diproyeksi masih suram beberapa waktu mendatang membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih realistis dalam menetapkan asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Jokowi menitipkan tiga paradigma ekonomi yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan kebijakan ekonomi.

Pertama, menurut Darmin, Indonesia harus membangun pondasi fundamental ekonomi yang kuat. Dengan ini, menurut Darmin Indonesia bisa lebih tahan terhadap goncangan ekonomi dunia.

"Paradigma kedua, Presiden Jokowi menekankan kita harus mengubah paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif ke arah yang lebih produktif. Lebih kongkritnya subsidi yang semula sifatnya konsumtif menjadi subsidi membangun infrastruktur yang lebih produktif," jelas Darmin dalam konferensi pera Nota Keuangan dan RUU APBN 2017, Selasa (16/8).

Menurut Mantan Gubernur Bank Indonesia itu, Jokowi juga menginginkan para pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi bisa mengubah konsep pembangunan ekonomi yang selama ini berpusat di Indonesia Barat terutama di Pulau Jawa menjadi lebih merata di seluruh Indonesia (Indonesia Sentris). Konsep tersebut saat ini mulai terlihat dengan adanya upaya pembangunan infrastruktur yang mulai bergerak tahun ini.

"Tahun 2016 ini, Presiden lebih kurang menekankan itu sebagai tahun percepatan pembangunan. Presiden mulai bicara lelang proyek yang jelas, sehingga sekarang mulai pembangunan secara fisik," jelas Darmin.

Pilihan Redaksi Defisit Fiskal 2017 Melebar, Pemerintah Tambah Rajin Berutang Menko Darmin Optimistis Target Ekonomi 2017 Bisa Ditembus IHSG Menguat Ditopang Optimisme RAPBN 2017

Apabila paradigma tersebut diterapkan, maka Darmin yakin Indonesia mampu menghadapi tantangan berat, terutama yang berasal dari eksternal. Dinamika perekonomian terkini, baik global maupun domestik, menjadi pertimbangan utama pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 persen tahun depan.

"Kita masih menghadapi tantangan berat. Belum pulihnya perekonomian global terutama akibat harga komoditas masih menjadi risiko yang dapat menggangu perekonomian nasional," pungkas Darmin. (gir)