Paket XIII, Pemerintah dan Kadin Belum Satu Suara

Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Tugas (Satgas) Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Paket Kebijakan yang diketuai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution siap merilis paket kebijakan XIII.

Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, Satgas Pokja telah menyiapkan dua fokus, yakni menyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Meski demikian, Satgas Pokja harus melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diputuskan kebijakan mana yang akan diluncurkan terlebih dahulu dalam paket kebijakan XIII.

Purbaya Yudhi Sadewa, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga merupakan Wakil Ketua Pokja IV menilai, urgensi penyediaan rumah bagi MBR lebih besar bila dibandingkan pengaturan e-commerce.

"Saya pikir Presiden lebih condong ke MBR karena Presiden punya program penyediaan satu juta rumah rakyat, yang sampai sekarang belum maksimal. Jadi, ini momen yang pas untuk melihat dampak langsung kepada rakyat melalui paket kebijakan XIII," ungkap Purbaya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/8).

Kendati memprediksi Presiden akan mengambil fokus penyediaan rumah bagi MBR, Purbaya tak menampik bahwa pengaturan e-commerce juga penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan, bila bisa memilih, Purbaya ingin kedua fokus ini dapat diluncurkan bersamaan dalam paket kebijakan XIII.

Pokja IV yang menangani pengaduan implementasi paket kebijakan ekonomi, menurutnya siap menyelesaikan aduan kasus yang akan diterima bila fokus tentang pengaturan e-commerce atau penyediaan rumah bagi MBR dirilis nanti.

Menurutnya, kerumitan kasus mungkin akan lebih besar bila fokus penyediaan rumah bagi MBR diterbitkan. Pasalnya, saat ini saja, permasalahan mengenai perumahan rakyat masih kerap bermunculan.

Purbaya berharap masyarakat dapat berperan aktif sekaligus bersinergi dengan Pokja IV dengan melaporkan sejumlah permasalahan deregulasi ke depan.

"Tentu kami siap selesaikan. Kami harap dengan banyak yang lapor, tidak ada lagi celah permasalahan. Kemudian, kami juga siapkan format penyelesaian sesuai Undang-Undang yang seragam untuk beberapa kasus sehingga bisa lebih cepat diselesaikan," katanya.

Pilihan Redaksi Berantas Ekonomi Riba, Selamatkan Industri Nasional Menyoal Efektivitas 12 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Menko Darmin Optimistis Target Ekonomi 2017 Bisa Ditembus Mendag Baru dan Wacana Lama Dongkrak Perdagangan-Investasi

Pilihan Kadin

Sementara Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan dengan masak, fokus mengenai pengaturan e-commerce.

"Kami condong ke e-commerce karena tidak bisa dipungkiri, pertumbuhan e-commerce sangat besar saat ini dan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, seperti yang diharapkan Presiden," kata Rosan.

Belum lagi, menurut Rosan, pemerintah juga tengah menggencarkan penciptaan 1.000 techopreneur yang bisa menjadi roda-roda penggerak ekonomi bangsa sehingga pengaturan e-commerce menjadi fokus yang penting untuk diturunkan pada paket kebijakan XIII.

Rosan juga mencatat, saat ini pangsa pasar e-commerce Indonesia memiliki perputaran uang sekitar US$20 miliar dan ditargetkan pada 2020 mendatang, dapat menembus US$220 miliar. Tak hanya itu, pengaturan e-commerce juga penting karena berpotensi menyuburkan pertumbuhan e-commerce yang mampu membuahkan peluang kerja.

Terkait hal ini, Rosan mengatakan, dalam pengaturan e-commerce nanti bukan hanya regulasi e-commerce yang perlu dijamin pemerintah, namun juga pemberian insentif berupa pembebasan pajak.

"Pajaknya bisa dihilangkan dulu karena mereka (pengusaha e-commerce) baru mulai. Nanti jangka waktu sekian baru ditetapkan pengenaannya berapa tapi harus bertahap," tutup Rosan. (gen)