Kemdagri Diminta Lebih Banyak Urai Masalah Paket Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Tugas Kelompok Kerja (Satgas Pokja) Paket Kebijakan Ekonomi kembali melakukan evaluasi rutin terhadap paket kebijakan I sampai XII yang telah dirilis pemerintah.

Dalam evaluasi kali ini, Satgas akan memaksimalkan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk ikut menyelesaikan hambatan implementasi seluruh paket tersebut di lapangan.

Sofjan Wanandi, Wakil Ketua Satgas Pokja mengungkapkan terdapat sekitar 72 kasus yang kembali muncul dan tengah dikejar penyelesaiannya oleh Satgas Pokja Paket Kebijakan.

"Ada 72 kasus yang sedang kita bicarakan, 32 kasus sudah selesai, ada beberapa yang belum selesai karena yang mengajukan kasus tidak datang," ungkap Sofjan, kemarin.

Sofjan menjelaskan, untuk kasus yang belum terselesaikan karena pelapor kasus belum bisa dimintai klarifikasi, Satgas Pokja tidak akan ambil pusing. Satgas akan melimpahkan kasus tersebut untuk langsung diselesaikan di dalam Kementerian/Lembaga (k/l) terkait.

Kemudian, dari 72 kasus tersebut, umumnya berasal di daerah.

"Paling besar di daerah karena banyak masalah di sumber daya manusia (SDM), ada juga kasus-kasus yang berkaitan dengan izin daerah, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," jelas Sofjan.

Carlo Tewu, Sekretaris Pokja IV merinci, dari total 72 kasus, sebanyak 32 kasus sudah terselesaikan dan direkomendasikan kembali ke k/l untuk ditindaklanjuti.

Kemudian, sebanyak tiga kasus dilimpahkan ke Pokja II dan Pokja III. Sedangkan tiga kasus lainnya tidak ditindaklanjuti karena pelapor tidak memenuhi panggilan.

"Ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang belum dipatuhi pemerintah daerah sehingga kita akan libatkan Kemdagri untuk menyelesaikan," ujar Carlo pada kesempatan yang sama.

Pilihan Redaksi Paket XIII, Pemerintah dan Kadin Belum Satu Suara Kemlu Ungkap Alasan Repatriasi Aset Diaspora RI Repatriasi Aset Diaspora Tak Lagi jadi Prioritas Pemerintah

Masalah Pokja I

Dari hasil evaluasi, Satgas Pokja juga masih menemukan kendala dalam sosialisasi paket kebijakan yang dibawahi oleh Pokja I dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.

Enggar mengatakan, belum maksimalnya hasil sosialisasi paket kebijakan ekonomi kerap terkendala permasalahan teknis dan substansi. Untuk itu, Pokja I akan melibatkan asosiasi sebagai penerima manfaat untuk menyelenggarakan forum sosialisasi kebijakan ekonomi berkala.

"Kami siapkan koordinasi berupa materi dan narasumbernya. Dimana forum ini tidak one way melainkan dialog, sehingga kita tahu kendala paket kebijakan ini," kata Enggar.

Sedangkan dari sisi, substansi, Pokja I akan melakukan sosialisasi secara tematik yang berkaitan dengan industri, investasi, peningkatan daya beli masyarakat, logistik, peningkatan ekspor, dan pariwisata nasional.

"Untuk yang ini, kita koordinasikan dengan BKPM, kebetulan Wakil saya sendiri di Pokja I jadi mudah koordinasinya," tutup Enggar. (gen)