Presiden, Wapres dan Menkeu jadi Komisaris Super Holding BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan pembentukan super holding BUMN merupakan mimpi yang masih jauh untuk bisa diekeskusi. Namun, rencana itu mulai dipersiapkan dengan merancang konsep manajerial yang ketat dan dikepalai langsung oleh Presiden.  

Hambra, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementrian BUMN mengatakan, instansinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menggodok konsep super holding tersebut.

Pasalnya, kata dia, saat ini energi pemerintah lebih difokuskan untuk membentuk enam holding BUMN sektoral pada tahun ini. Adapun enam sektor prioritas yang menjadi sasaran adalah minyak dan gas (migas), tambang, perumahan rakyat, infrastruktur, keuangan, dan konstruksi.

"Jadi yang pasti kami melalui holding per sektor dulu, tahun ini fokus kami kan enam sektor jadi holding. Kalau itu sudah, dari situ baru nanti dibangun super holding," katanya, Selasa (23/8).

Apabila super holding sudah terbentuk, lanjutnya, maka Kementrian BUMN akan dihapuskan. Dengan demikian, semua urusan yang menyangkut perusahaan pelat merah akan jadi tanggung jawab Super Holding.

Dia memastikan, kekuasaan tertinggi dari super holding BUMN tetap di tangan Presiden, dengan skema pengawasan berjenjang. Pengawasan persero nantinya harus dilakukan oleh dewan komisaris yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris Super Holding, lanjut Hambra, antara lain Menteri Keuangan dan sejumlah menteri terkait lain yang ditunjuk langsung oleh presiden.

Intinya, jelas Hambra, setiap anggota dewan komisaris yang dipilih harus memastikan kinerja perseroan sesuai dengan tujuan utama pembentukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, semua pihak yang berada dalam struktur organisasi super holding wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan tata kelola perusahaan yang baik.

"Artinya, harus transparansi, mandiri, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan hasilnya wajar. Jadi tetap ada hukumnya dan dikelola sama tim eksekutif. Jadi tidak bergantung pada satu orang," pungkasnya.

Namun, konsep ini masih dalam tahap diskusi dengan semua jajaran di Kementrian BUMN. Hambra belum bisa memastikan kapan super holding akan terbentuk karena konsep yang dibuat harus matang.

Hal ini sedikit membuat resah beberapa pihak. Salah satunya pengamat hukum Refly Harun, yang khawatir pemimpin super holding nantinya menjadi lebih berkuasa dibanding presiden. Pasalnya, jumlah aset yang dikelola BUMN lebih banyak dari aset yang dikelola pemerintah.

"Yang megang super holding ini nantinya bisa jadi penguasa terbesar karena dia menguasai aset BUMN sebanyak 5 ribu triliun, sedangkan presiden hanya menguasai asetnya dengan APBN nya 2 ribu triliun," ucap Refly, dalam kesempatan yang sama.

Sekalipun super holding terbentuk, ia menyarankan agar pemimpin yang ditunjuk nantinya berasal dari kalangan profesional yang tidak memiliki motif politik apapun. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada intervensi politik dari luar terhadap perusahaan super tersebut.

"Orangnya harus akuntabel, profesional, dan tidak tertarik dengan politik. Jadi dia tidak mudah terpengaruh dengan politik yang ada, kalau mudah terpengaruh maka tidak profesional. Aset yang dipimpin ini bukan jumlah yang kecil," jelasnya.

Presiden, dianggapnya sebagai representasi pemimpin yang paling tepat untuk mengomandoi super holding BUMN. Namun, tetap kebijakan yang diambil harus mendengar masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat umum.

(ags/gen)