Faisal Basri Ingatkan Jokowi Coret BUMN Sakit dari Holding

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memeriksa kembali laporan keuangan sejumlah perusahaan pelat merah yang diusulkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melebur menjadi enam perusahaan induk (holding) tahun ini.

Faisal mengingatkan, Jokowi harus bisa memastikan BUMN-BUMN yang diusulkan pembantunya tersebut memang benar-benar sehat dari sisi keuangan, sehingga bisa menopang pertumbuhan kinerja perusahaan induk. Bukan malah menggerus laba BUMN lainnya yang ikut bergabung dalam holding.

“Ada baiknya Presiden tidak segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penggabungan itu. Banyak persoalan mendasar yang belum ditangani oleh Kementerian BUMN,” kata Faisal dalam riset, dikutip Kamis (18/8).

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) berpendapat Kementerian BUMN seharusnya tidak mengedepankan holding-isasi untuk menambah modal perusahaan induk.

Pilihan Redaksi Jokowi Tegaskan Holding BUMN Bukan Privatisasi PLN Diusulkan Masuk dalam Holding BUMN Energi Tahun Depan Tak Ada PMN, BUMN Gencar IPO dan Rilis Obligasi PLN Diragukan Siap Menghadapi Risiko Bisnis Panas Bumi

Sejauh ini ia melihat, upaya menambah modal tersebut nantinya akan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas pendanaan atau bisa berutang lebih banyak.

“Lakukan pemetaan lebih dulu, yang nyata-nyata sakit apalagi sakit parah, dan tidak memberikan maslahat besar bagi masyarakat dan perekonomian atau yang eksternalitasnya rendah, langsung saja lakukan proses likuidasi,” kata Faisal.

Ia juga meminta Jokowi tidak segan menertibkan anak usaha sampai cicit usaha BUMN yang banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan penyelewengan, penggelapan, dan persaingan usaha tidak sehat.

Akhir pekan lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku sudah mendapat restu dari Jokowi atas rencananya membentuk enam holding BUMN tahun ini. Ke-enam perusahaan holding tersebut, masing-masing bergerak di sektor sebagai berikut:

1. Holding Pertambangan, dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

2. Holding Migas, dipimpin oleh PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai satu anak usaha.

3. Holding Pangan, dengan Perusahaan Umum Bulog yang menjadi induk dari PT Sang Hyang Sri, PT Pertani, PT Bhanda Ghara Reksa, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

4. Holding BUMN jasa keuangan dengan induk PT Danareksa.

5. Holding Jalan Tol dengan induk PT Hutama Karya.

6. Holding Perumahan dengan induk PT Perumnas yang memimpin PT PP Tbk dan PT Adhi Karya Tbk.

Rini menyebutkan, pembentukan seluruh holding tersebut membutuhkan PP yang diteken oleh Jokowi. Sebagai tindak lanjut dari pemberian restu tersebut, pagi ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengundang Rini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas rancangan PP yang akan disodorkan ke Jokowi.

Namun, sebelum dan sesudah rapat selesai tidak banyak informasi yang diperoleh dari Rini Soemarno.

“Rapatnya soal persiapaan holding-isasi. Perumusan PP, aturan apa lagi yang harus diperbaiki. Detilnya tanya saja sama Menteri yang lain, saya sudah telat,” kata Rini seraya masuk ke dalam mobil dinasnya. (gen)