Indonesia Tiru Pembangunan Ramah Lingkungan ala Jepang

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon.

Hal itu diterapkan melalui kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang di bidang perdagangan karbon dengan skema Mekanisme Kredit Bersama (Join Crediting Mechanism/JCM).

Dalam skema yang telah berjalan tiga tahun ini, institusi Jepang dan Indonesia berinvestasi dalam kegiatan pembangunan rendah karbon di Indonesia melalui insentif dari Pemerintah Jepang.

"Indonesia menyadari, pembangunan rendah karbon adalah sebuah tren baru. Karena itu upaya kita untuk menggenjot ekonomi tak boleh dipisahkan dari pertumbuhan rendah emisi dan pertumbuhan berkelanjutan,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Senin (29/8).

Menurut Darmin, keberhasilan berbagai kegiatan melalui skema JCM tak lepas dari hasil kerjasama tujuh kementerian. Yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan Sekretariat JCM yang bekerja sesuai standar ISO 14065.

Pilihan Redaksi Paket Ekonomi ke-13 Tak Pangkas Harga Rumah Secara Instan Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Rp14 Triliun Masuk Tender Pemerintah Kembali Bentuk Dewan Nasional Sumber Daya Air

Dengan mematuhi standar ini, lanjut Darmin, seluruh implementasi dalam kerangka JCM seperti efisiensi energi, pembangkit listrik energi terbarukan, manajemen limbah, transportasi, dan manajemen lahan harus berkualifikasi kegiatan rendah karbon atau mampu mengurangi emisi CO2, sembari menjaga produktivitas dan efisiensi.

"Pada akhirnya, ini diharapkan akan memberi kontribusi pada pengurangan emisi nasional dan global,” ujar Mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Selama tiga tahun berlangsungnya kerja sama bilateral, skema JCM berhasil menyalurkan lebih dari US$37 juta subsidi kepada pihak swasta Indonesia. Kontribusi pihak swasta Indonesia dalam skema ini mencapai US$113 juta, sehingga total nilai investasi dalam skema JCM telah mencapai lebih dari US$150 juta.

Sampai saat ini, skema JCM di Indonesia telah diimplementasikan dengan menyediakan pendanaan penuh 108 studi kelayakan dan pendanaan sebagian untuk 28 proyek implementasi.

Sekretaris JCM Indonesia Dicky Edwin Hindarto menambahkan skema JCM merupakan upaya nyata Pemerintah Indonesia dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) pada COP 21 di Paris tahun lalu. Salah satu komitmen Indonesia adalah mengurangi persentase emisi gas karbon nasional hingga 29 persen selama kurun waktu 2020 hingga 2030 (41 persen dengan bantuan internasional).

“Implementasi kerja sama semacam ini akan lebih membantu upaya Indonesia untuk pertumbuhan rendah karbon dan peningkatan investasi”, kata Dicky.

Indonesia, lanjut Dicky, merupakan satu dari 16 negara yang telah menandatangani kerja sama skema JCM dengan Jepang. Negara-negara lain yang turut bergabung Arab Saudi, Bangladesh, Chili, Ethiopia, Kamboja, Kenya, Kosta Rika, Laos, Maladewa, Meksiko, Myanmar, Mongolia, Palau, Thailand dan Vietnam.

Empat Strategi

Lebih lanjut, Darmin memaparkan empat strategi yang harus dilakukan sebagai komitmen Indonesia dalam mendorong pertumbuhan rendah karbon seperti tercermin dalam Intended National Determined Contribution (INDC) yang disampaikan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) beberapa bulan sebelum Perjanjian Paris Tahun 2015.

Strategi pertama yaitu memperbaiki dan memperkuat berbagai kegiatan berdasarkan sumberdaya alam dan konservasi lingkungan.

Kedua, mengimplementasikan komitmen Indonesia terhadap pertumbuhan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim.

Ketiga, memperkuat dan memperdalam kemitraan dengan tujuan untuk merancang tindakan-tindakan lebih jauh ke arah pengurangan emisi.

Terakhir, membuat kemitraan ini kondusif bagi kerjasama bisnis dan investasi. (gen)