PLN Diminta Benahi Proses Tender Pembangkit Listrik 35.000 MW

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat energi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengusulkan agar PT PLN (Persero) memperbaiki proses tender pembangkit listrik program pembangunan 35 ribu Megawatt (MW).

"Sejumlah kasus pembangkit yang tendernya bermasalah, bisa memberikan sinyak buruk bagi iklim investasi," katanya seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (30/8).

Menurut dia, PLN seharusnya melakukan perencanaan dan menyusun persyaratan dengan matang, sehingga tender pembangkit listrik tidak perlu sampai diulang dari awal.

Lihat juga: Proyek Listrik 35 ribu MW Belum Bisa Beroperasi Total di 2019

"Kalau tender sudah mendekati ujung, jangan lantas mengulang dari awal. Ini tidak baik bagi iklim investasi, karena menunjukkan ketidakonsistenan kebijakan dan juga administrasi PLN," imbuh Berly.

Apalagi, lanjut dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), kebutuhan pembangkit listrik dari swasta (independent power producer/IPP) bakal makin besar di masa datang.

Program 35 ribu MW mencakup 109 proyek pembangkit. Di antaranya 35 proyek pembangkit dikerjakan oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW, sedangkan 74 proyek pembangkit lainnya dilakukan oleh swasta atau IPP dengan total kapasitas 25.904 MW.

Pilihan Redaksi PLN Usul Pemerintah Ubah Formulasi Perhitungan Tarif Listrik Luhut Bakal Bubarkan Unit Kerja Khusus di Kementerian ESDM

Ia mengatakan, dampak tender bermasalah lainnya adalah potensi mundurnya jadwal proyek 35 ribu MW yang ditargetkan Presiden Joko Widodo rampung pada 2019-2020 mendatang. Padahal, program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW merupakan kebutuhan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan listrik khususnya sektor industri.

"Saat ini, rasio kelistrikan di Indonesia masih jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Malaysia, apalagi Singapura," terang dia.

Kalau Indonesia mau menuju negara maju dan memiliki industri yang kuat, maka mau tidak mau harus mempercepat penyelesaian program 35 ribu MW.

"Dalam 10 tahun terakhir, pembangkit masih kurang, sehingga sekarang terakumulasi menjadi semakin besar. Oleh karena itu, program 35 ribu MW memang harus dikebut," tuturnya.

Berdasarkan data PLN, hingga kuartal I 2016, kapasitas pembangkit yang sudah dibangun 397 MW atau masih 1,1 persen dari total target 35 ribu MW. Lalu, tahap konstruksi mencapai 3.862 MW atau 10,9 persen, perencanaan 12.226,8 MW atau 34,4 persen, pengadaan 8.377,7 MW atau 23,6 persen, dan kontrak jual beli (power purchase agreement/PPA) 10.941 MW atau 30,8 persen. PLN sendiri baru membangun 2.712 km transmisi dari target 46.597 km.

Sejumlah tender proyek 35.000 MW bermasalah itu, antara lain PLTU Jawa 5 berkapasitas 2x1.000 MW yang dibatalkan PLN setelah proses berjalan lebih dari satu tahun, dan sudah mendekati tahap akhir. Lalu, PLTU Jawa 7 berkapasitas 2x1.000 MW yang sudah ditender sejak 1 Desember 2014, serta PLTU Sumsel 9 berdaya 2x600 MW dan Sumsel 10 berdaya 1x600 MW yang proses tendernya sudah berlangsung hingga dua tahun.

Selanjutnya, PLTMG Pontianak 100 MW dan PLTG Scattered 180 MW yang mengalami perpanjangan masa tender, karena tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawarannya. Demikian pula, PLTG Riau 250 MW dan PLTGU Jawa 1 berdaya 1.600 MW mengalami penundaan jadwal tender. (bir/gen)