Pemerintah Kaji Perbesar Penguasaan Saham Perusahaan Tambang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mempertimbangkan untuk memperbesar kepemilikan sahamnya di sejumlah perusahaan tambang sejalan dengan rencana pembentukan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang.

Rencana ini dipertimbangkan oleh Kementerian BUMN, dengan memperhatikan kapasitas usaha dan cadangan mineral yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tambang pelat merah.

"Intinya kita ingin lebih aktif di penguasaan cadangan mineral di Indonesia, antara kita beli yang sudah ada sekarang atau kita eksplorasi baru cadangan mineral yang ada tersebut," jelas Staf Khusus Kementerian BUMN, Budi Gunadi Sadikin, Selasa (6/9).

Menurut Budi, rencana akuisisi saham tersebut tergantung pada potensi cadangan mineral yang akan dioptimalkan oleh holding BUMN.

"Kita lihat opportunity-nya, kalau besar mungkin kita ambil 10 persen sampai 20 persen. Kalau kecil, mungkin kita ambil 60 persen," ungkapnya.

Namun, Budi mengatakan pembahasan mekanisme holding BUMN belum tuntas sampai saat ini  karena masih harus merampungkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

"Kita masih tunggu PP-nya selesai, tinggal dikit lagi. Pokoknya sekarang sudah harmonisasi dengan kementerian terkait," katanya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN mengungkap rencanan pembentukan holding BUMN sektor pertambangan, dengan menunjuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai induk perusahaan. Sementara, perusahaan-perusahaan tambang yang akan menginduk Inalum antara lain PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

"Nanti strategi holding, Inalum naik di atas (jadi induk). Karena kita punya saham 65 persen dari Antam, 65 persen di Timah, 65 persen di Bukit Asam, dan 9,36 persen di Freeport," ujarnya.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu berharap pembentukan holding BUMN tambang dapat menggalang investasi yang besar pada sektor pertambangan. Hal ini untuk mendukung pembiayaan operasi pertambangan yang ditargetkan naik mengikuti kenaikan produksi pada tahun depan.

"Selama ini produksi mineral kita belum maksimal, dominasi BUMN masih kecil sekali. Di dunia hanya ranking 9 atau 10. Jadi ini harus dipegang oleh negara (melalui holding)," tambahnya. (ags/gen)