Ingin Harga Gas Turun, Jokowi Diminta Rilis PP Holding Energi

Gentur Putro Jati | CNN Indonesia
Minggu, 21 Agu 2016 18:40 WIB
Pembentukan holding BUMN energi melalui Peraturan Pemerintah mampu menghilangkan inefisiensi distribusi yang selama ini membuat harga gas tinggi.
Pembentukan holding BUMN energi melalui Peraturan Pemerintah mampu menghilangkan inefisiensi distribusi yang selama ini membuat harga gas tinggi. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pembentukan induk usaha Badan Usaha Milik Negara (holding BUMN) sektor minyak dan gas bumi (migas) jika ingin harga gas industri dan masyarakat cepat ditekan. Penggabungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) ke dalam PT Pertamina (Persero), diyakini mampu menghilangkan segala bentuk inefisiensi distribusi gas yang selama ini mengakibatkan harga gas tinggi.

"Kalau holding bekerja dengan baik, dengan leadership antar holding dan operasional berjalan dengan baik itu harusnya memang ada banyak penghematan. Bentuk holding ini adalah lebih dari sekedar sinergi," ujar Rheinald Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Minggu (21/8).

Menurut Rheinald, holding mengharuskan pengintegrasian sehingga strategi dirumuskan dari satu manajemen bisa menghindari segala rencana bisnis yang sifatnya duplikasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalnya PGN tidak punya sumber gas, Pertamina punya. Lalu Pertamina melalui Pertagas belum begitu kuat dalam jaringan ke konsumen, PGN kuat di sana, hilirnya kuat. Kalau Pertamina mau pakai jaringan PGN selama ini bayar, berarti ada toll fee-nya, ada biaya, ini bisa dihemat,” ungkap dia.

Rheinald mengungkapkan Pertamina telah berinvestasi cukup besar dalam pembangunan pipa transmisi demi menjamin ketersediaan cadangan hulu dan optimasi produksi gas nasional.

Di sektor hulu (upstream), Pertamina memproduksi gas sekitar 1.900 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Bahkan, jumlah tersebut dipastikan akan segera meningkat seiring pengelolaan Blok Mahakam.

Untuk midstream, Pertamina memiliki dan mengoperasikan kilang penerima LNG melalui anak usahanya PT Nusantara Regas, perusahaan patungan dengan PGN. Pertamina juga telah mengoperasikan fasilitas Terminal Penerima, Hub, dan Regasifikasi LNG di Arun melalui afiliasi PT Perta Arun Gas.

Rheinald berpendapat, kemampuan Pertamina tersebut tentu akan lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan adanya sinergi dengan PGN.

PGN tercatat mengoperasikan jalur pipa distribusi gas sepanjang lebih dari 3.750 km dan jalur pipa transmisi gas bumi yang terdiri atas jaringan pipa bertekanan tinggi sepanjang sekitar 2.160 km. Seluruh pipa tersebut mengirimkan gas dari sumbernya ke stasiun penerima pembeli.

Gas Kota Lebih Terjangkau

Pembentukan holding diyakini Rheinald juga akan mendukung program pemerintah untuk mengembangkan jaringan gas kota. Seperti di Prabumulih saat ini sudah terpasang 8 ribu Sambungan Rumah (SR) dan rencananya tahun ini akan ditambah sebanyak 32 ribu SR, sehingga totalnya mencapai 40 ribu SR yang terpasang pada akhir 2016.

Setelah Prabumulih, pemerintah akan melanjutkan pembangunan jargas di lima kota lainnya yaitu Tarakan, Surabaya, Batam, Cilegon, dan Balikpapan. Proyek ini akan dibangun oleh PGN dan Pertagas.

Rheinald mengatakan dengan holding berarti ada keuntungan dari keseluruhan kegiatan, sehingga holding memutuskan mana saja usaha yang harus dibangun ataupun dihentikan karena tidak efisien. Dengan adanya holding, maka anak-anak usaha tidak berkompetisi, melainkan saling memperkuat.

"Kalau berkompetisi itu masing masing adu kuat, jadi membangun unit sendiri-sendiri. Padahal kapasitas terpakai jauh dibawah kapasitas terpasang , jadi nanti imbasnya ke konsumen karena cost nanti dibebankan ke konsumen," kata dia.

Dengan bergabungnya PGN ke Pertamina, lanjut Rheinald, biaya yang timbul bisa ditekan, biaya transaksi yang selama ini terjadi di antara dua perusahaan, biaya kompetisi juga akan berkurang sehingga konsumen akan mudah mencari gas.

"Selama ini konsumen diharuskan memilih apakah Pertagas atau PGN. Ke depan nanti jadi sama saja," tegasnya.

Pemerintah segera merealisasikan pembentukan holding BUMN energi dengan menggabungkan PGN ke dalam Pertamina. Kementerian BUMN menargetkan draf peraturan pemerintah pemebentukan holding bisa rampung dan ditandatangani oleh seluruh stakeholder di akhir bulan Agustus tahun ini.

Saat ini draf PP yang mengatur tentang pembentukan holding sudah ditandatangani Menteri BUMN dan tinggal menunggu tanda tangan selanjutnya oleh beberapa kementerian dan terakhir oleh Jokowi. (gen)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER