BUMN Tunggu Hasil Tax Amnesty Sebelum Berutang Lagi
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Jumat, 09 Sep 2016 10:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menjajaki pinjaman bilateral dari berbagai negara, termasuk China untuk menambah modal usaha sejumlah perusahaan pelat merah yang dipastikan tidak mendapat suntikan Penyertaaan Modal Negara (PMN).
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan saat ini pemerintah tengah menimbang tawaran dari negara Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan China melalui China Development Bank (CDB) dan ICBC.
CDB sendiri diketahui telah mengucurkan pinjaman dengan total US$3 miliar untuk tiga bank BUMN yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.
"Banyak yang menawarkan, semuanya mengarah pembiayaan proyek. Sepanjang bisa dan memungkinkan untuk didanai. Tapi kita masih tunggu keberhasilan program pengampunan pajak," ujar Gatot, Kamis (8/9).
Gatot mengatakan jika program tax amnesty mampu merepatriasi dana dalam jumlah banyak maka keputusan untuk menarik pinjaman dari negara-negara bilateral bisa ditunda. Dana repatriasi yang mengalir dari luar diharapkan bisa memperkuat likuiditas bank-bank pelat merah dan menambah kemampuan dalam membiayai proyek infrastruktur yang memang membutuhkan dana jangka panjang dan dalam jumlah besar.
Ia menyebutkan, kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur di Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 mencapai Rp5 ribu triliun. Padahal jika ditakar secara rata-rata kekuatan perbankan dalam memberikan kredit secara keseluruhan hanya mencapai Rp450 triliun.
"Jadi pinjaman itu bisa menjadi alternatif tambahan untuk membiayai infrastruktur," ujarnya.
Yang pasti lanjut Gatot, China melalui CDB dan ICBC telah menawarkan komitmen pinjaman mencapai US$20 miliar kepada bank-bank BUMN. Pinjaman tersebut bisa dicairkan apabila terdapat proyek infrastruktur yang memang dianggap layak untuk didanai.
"Rencananya, kalau memang sangat dibutuhkan kita ambil lagi US$10 miliar untuk tiga bank," kata Gatot.
Senada dengan Gatot, Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni mengatakan dalam waktu dekat, BNI belum mempertimbangkan pinjaman bilateral sebagai asupan likuiditas BNI untuk tahun depan. Perseroan masih berharap ada dana repatriasi para Wajib Pajak (WP) yang cukup besar dan mampu memperkuat keuangan bank berlogo 46 itu.
"Pinjaman bilateral tetap kita jajaki tapi kita lihat juga rencana kapan itu terealisir. Kita harus lihat jangan sampai pinjaman itu masuk duluan tapi proyek belum ada. Kita lihat juga keberhasilan tax amensty. Kalau repatriasinya banyak dana kita tunda dulu yang pinjaman bilateralnya," ujarnya. (gen)
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan saat ini pemerintah tengah menimbang tawaran dari negara Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan China melalui China Development Bank (CDB) dan ICBC.
CDB sendiri diketahui telah mengucurkan pinjaman dengan total US$3 miliar untuk tiga bank BUMN yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gatot mengatakan jika program tax amnesty mampu merepatriasi dana dalam jumlah banyak maka keputusan untuk menarik pinjaman dari negara-negara bilateral bisa ditunda. Dana repatriasi yang mengalir dari luar diharapkan bisa memperkuat likuiditas bank-bank pelat merah dan menambah kemampuan dalam membiayai proyek infrastruktur yang memang membutuhkan dana jangka panjang dan dalam jumlah besar.
"Jadi pinjaman itu bisa menjadi alternatif tambahan untuk membiayai infrastruktur," ujarnya.
Yang pasti lanjut Gatot, China melalui CDB dan ICBC telah menawarkan komitmen pinjaman mencapai US$20 miliar kepada bank-bank BUMN. Pinjaman tersebut bisa dicairkan apabila terdapat proyek infrastruktur yang memang dianggap layak untuk didanai.
"Rencananya, kalau memang sangat dibutuhkan kita ambil lagi US$10 miliar untuk tiga bank," kata Gatot.
Senada dengan Gatot, Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni mengatakan dalam waktu dekat, BNI belum mempertimbangkan pinjaman bilateral sebagai asupan likuiditas BNI untuk tahun depan. Perseroan masih berharap ada dana repatriasi para Wajib Pajak (WP) yang cukup besar dan mampu memperkuat keuangan bank berlogo 46 itu.
"Pinjaman bilateral tetap kita jajaki tapi kita lihat juga rencana kapan itu terealisir. Kita harus lihat jangan sampai pinjaman itu masuk duluan tapi proyek belum ada. Kita lihat juga keberhasilan tax amensty. Kalau repatriasinya banyak dana kita tunda dulu yang pinjaman bilateralnya," ujarnya. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK