LUNCH AT NEWSROOM
Tax Amnesty, Jebakan atau Solusi?
Tim CNN Indonesia | CNN Indonesia
Selasa, 20 Sep 2016 12:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Program pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi solusi praktis sekaligus kontroversi di saat pemerintah kesulitan menggenjot penerimaan pajak. Dalih rekonsiliasi babak baru reformasi sistem perpajakan justru menuai keresahan publik.
Selain mengabaikan prinsip keadilan, kebijakan ini ditakuti banyak pihak bisa menjadi jebakan bagi wajib pajak di kemudian hari.
Penolakan terhadap tax amnesty pun menguat menyusul masuknya sejumlah gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak sedikit pula kalangan profesional dan pengusaha yang mengapresiasi kebijakan ini karena bisa merangsang masuk dana repatriasi sebagai modal investasi.
Menjelang berakhirnya periode pertama program amnesti pajak, jumlah wajib pajak yang meminta amnesti pajak dan menyetor uang tebusan semakin banyak. Namun, secara nominal realisasinya masih jauh dari target yang diharapkan hingga 31 Maret 2017.
Sampai pukul 12.00 WIB siang ini, total uang tebusan yang masuk ke kas negara baru sebesar Rp24,5 triliun dari target total Rp165 triliun. Sementara terkait repatriasi, harta milik peserta tax amnesty yang dibawa pulang ke dalam negeri sejauh ini baru sebesar Rp55,5 triliun target total Rp1.000 triliun.
Namun, program amnesti pajak sendiri masih dijalankan selama enam bulan ke depan atau sampai akhir Maret 2017. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan program ini berhasil atau gagal. Masih ada waktu bagi wajib pajak untuk mendapatkan amnesti. Masih cukup waktu pula bagi pemerintah untuk menjelaskan dan menenangkan rakyatnya yang resah.
Untuk memperjelas kebijakan amnesti pajak, ruang redaksi CNNIndonesia.com telah kehadiran sejumlah pembicara:
1. Dasto Ledyanto, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak
2. Siddhi Widyaprathama, Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia
3. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Yayasan Satu Keadilan
4. Ferry Muhammad, Group Head of International Banking and Financial Institutions Bank Mandiri
Keempatnya akan mengulas lebih jauh permasalahan ini dalam acara 'Lunch at Newsroom' dipandu oleh Yusuf Arifin, selaku Pemimpin Redaksi CNNIndonesia.com pada Selasa, 20 September 2016 pukul 13.00 WIB-14.00 WIB, secara live streaming dari kantor redaksi.
(gen)
Penolakan terhadap tax amnesty pun menguat menyusul masuknya sejumlah gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak sedikit pula kalangan profesional dan pengusaha yang mengapresiasi kebijakan ini karena bisa merangsang masuk dana repatriasi sebagai modal investasi.
Menjelang berakhirnya periode pertama program amnesti pajak, jumlah wajib pajak yang meminta amnesti pajak dan menyetor uang tebusan semakin banyak. Namun, secara nominal realisasinya masih jauh dari target yang diharapkan hingga 31 Maret 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, program amnesti pajak sendiri masih dijalankan selama enam bulan ke depan atau sampai akhir Maret 2017. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan program ini berhasil atau gagal. Masih ada waktu bagi wajib pajak untuk mendapatkan amnesti. Masih cukup waktu pula bagi pemerintah untuk menjelaskan dan menenangkan rakyatnya yang resah.
1. Dasto Ledyanto, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak
2. Siddhi Widyaprathama, Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia
3. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Yayasan Satu Keadilan
4. Ferry Muhammad, Group Head of International Banking and Financial Institutions Bank Mandiri
Keempatnya akan mengulas lebih jauh permasalahan ini dalam acara 'Lunch at Newsroom' dipandu oleh Yusuf Arifin, selaku Pemimpin Redaksi CNNIndonesia.com pada Selasa, 20 September 2016 pukul 13.00 WIB-14.00 WIB, secara live streaming dari kantor redaksi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK