Pemerintah Perlebar Ruang Investasi Bagi Pemodal AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memperlebar ruang investasi bagi pemodal asal Amerika Serikat seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Komitmen tersebut dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika menerima kunjungan delegasi Kamar Dagang Amerika Serikat (United State Chamber of Commerce) di kantornya, Kamis (15/9).  

Menurut Darmin, investasi menjadi hal krusial bagi perekonomian Indonesia guna mengompensasi sumbangan ekspor yang menurun.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai tahun 2015 mengalami penurunan mencapai US$23,8 miliar karena terpukul harga komoditas dunia yang membuat ekspor menurun dan menekan rupiah," ungkap Darmin di Jakarta, Kamis (15/9).

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menggenjot investasi. Terutama mendorong penanaman modal asing guna mendorong terjadinya  industrialisasi.

"Kami genjot peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tingkatkan investasi untuk pengembangan industrialisasi dan peningkatan daya saing usaha," jelas Darmin.

Terkait hal ini, Darmin optmistis 13 paket kebijakan deregulasi yang telah dirilis dapat  meningkatkan daya tarik investasi dan merangsang pemodal asing masuk ke Indonesia. Pasalnya, berkat 13 paket kebijakan tersebut perizinan usaha menjadi lebih mudah dan lebih cepat.

Myron Billiant, Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala International U.S Chamber of Commerce menilai Indonesia punya potensi ekonomi yang besar serta pasar yang luas untuk dikembangkan. Hal ini membuat Indonesia memiliki daya tarik dan menjadi incaran para pemodal asing, tak terkecuali investor asal AS.

Terlabih, kata Myron, Indonesia dan AS memiliki hubungan dan kerjasama yang cukup baik di bidang investasi.

"Pada 2014, kerja sama ekonomi Amerika Serikat-Indonesia lebih dari US$90,1 miliar per tahun dan 2019 mendatang nilai kerja sama dapat meningkat sebesar 46,2 persen atau sebesar US$131,7 miliar," ungkap Billiant pada kesempatan yang sama.

Pada kesempatan yang sama, Presiden AmCham Indonesia Brian Arnold menuturkan bila kerja sama Amerika Serikat-Indonesia terus berkembang, Indonesia dapat memacu ekonomi untuk tumbuh sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah, sekitar 5 persen.

"Kemitraan ini memberikan ruang bagi pemerintah dan badan usaha untuk berdiskusi tentang kebijakan pertumbuhan ekonomi. Terlebih dengan dukungan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)," ujar Arnold.

Namun, Kamar Dagang AS menekankan pentingnya sejumlah amunisi yang harus disiapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai sasaran investasi. Pertama ialah jaminan kepastian hukum.

"Kepastian hukum menjadi landasan bagi kepercayaan dan perkembangan bisnis untuk investasi, tumbuh, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini dikejar dengan kepastian kontrak, pelaksanaan hukum, dan pengadilan yang berimbang," kata Billiant.

Selanjutnya, ia juga meminta pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, melakukan inovasi, dan mengembangkan birokrasi dan reformasi kebijakan.

"Contoh spesifik adalah penghapusan Daftar Negatif Investasi (DNI), rasionalisasi proses izin kerja, penyederhaan izin, reformasi, dan penyesuaian insentifikasi pelayanan publik dan pengadilan," jelasnya. (ags)