Genjot Kualitas Tenaga Kerja, Pemerintah Bentuk Komite Khusus

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan membentuk komite pengurus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk menyamaratakan kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja di semua sektor Kementerian/Lembaga (K/L).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, SKKNI mendesak dibentuk untuk menjamin tenaga kerja Indonesia bersertifikat, terlebih setelah era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dimulai.

"Tujuannya agar sinkron secara nasional, beberapa K/L memiliki lembaga akreditasi, namun metodenya belum sama. Sertifikasi dan standar kompetensi ini diperlukan agar mereka juga bisa bekerja di negara lain," ungkap Darmin di kantornya, Senin (19/9).

Darmin menambahkan, pembentukan SKKNI krusial, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang pengukuran tanah dan proyek listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW) yang sedang dikejar pemerintah.

Untuk juru ukur tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil merinci, kebutuhan juru ukur tanah mencapai 6.798 orang, yang terbagi atas tenaga surveyor untuk prona sebanyak 5 ribu orang, untuk program quick wins 1.098 orang, dan reforma agraria 700 orang.

"Tenaga ukur PNS 2.676 orang dan tenaga ukur swasta 2.723 orang sehingga masih kurang 1.399 orang," jabar Sofyan.

Untuk memenuhi kekurangan juru ukur ini, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan 151 Balai Latihan Ketenagakerjaan (BLK) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

"BLK ini berguna untuk membantu menghasilkan tenaga juru ukur yang unggul. Di samping itu, juga ada 162 BLK lainnya," ujar Hanif.

Sedangkan untuk proyek listrik 35 ribu megawatt, pemerintah mencatat masih kekurangan sekitar 3,65 juta orang, yang terdiri dari tenaga kerja tidak langsung sekitar 3 juta orang dan tenaga kerja langsung sekitar 650 ribu orang.

Pilihan Redaksi 65% KUR Terealisasi, Darmin Optimis Target Rp100 T Tercapai Pemerintah Putuskan Koperasi Jadi Penyalur KUR Jaga Defisit, Pemerintah akan Genjot Penerimaan Negara

Dalam pemenuhannya tenaga kerja sektor kelistrikan, Hanif memastikan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk.

Selain itu, menurut Darmin, beberapa bulan yang lalu, Presiden Joko Widodo telah berkunjung ke Jerman terkait kerja sama Indonesia-Jerman untuk pelatihan vokasional bidang kelistrikan.

Tak cukup usaha pemerintah, Darmin juga mengajak pengusaha swasta untuk ikut bersinergi dengan pemerintah untuk penyediaan dan peningkatan mutu tenaga kerja melalui program vokasional.

"Kita perlu pemerintah dan dunia usaha untuk kerja sama melahirkan sistem pelatihan dan pendidikan vokasional," tutup Darmin. (gir/gen)