Luhut: Enam Konglomerat Indonesia Parkir Dana di Danau Toba

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Selasa, 20/09/2016 19:38 WIB
Luhut: Enam Konglomerat Indonesia Parkir Dana di Danau Toba Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ditemani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan progres proyek pembangunan kawasan wisata Danau Toba, di Institut Teknologi Del, Toba Samosir, Sumatera Utara, Sabtu (20/8). (CNN Indonesia/Ranny Virginia Utami).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut ada enam konglomerat asal Indonesia yang akan berinvestasi di Danau Toba.

"Ada orang kaya Indonesia, jumlahnya enam orang. Setelah melihat, mereka sudah sepakat akan investasi di sana," katanya seusai rapat tentang Danau Toba dan Nias di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Selasa (20/9).

Menurut Luhut yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, keenam investor itu akan ikut menanamkan modal untuk pengembangan wisata di danau vulkanik tersebut. Kawasan itu rencananya akan diisi dengan balai pertemuan juga resort.


"Jadi, nanti pengembangannya sama seperti di Nusa Dua. Ada resort dan convention center. Sehingga, convention center jangan hanya di Bali, jadi orang bisa pindah (cari tempat) di Toba," terang dia.

Luhut mengaku, para investor sudah mendesak agar segera ada kepastian kapan proyek investasi tersebut bisa terealisasi. Sayangnya, masih ada sejumlah masalah yang belum rampung termasuk legalisasi lahan di lokasi wisata tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mengumpulkan sejumlah pihak dan membahas masalah pemindahan status lahan berdasarkan surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Ini lantaran investornya yang mendesak kami. Makanya, kami juga bahas kapan bisa mulai kerja di sana? Kapan desain awal itu didapat? Kami juga buat desain siapa yang mau kerjakan infrastruktur di dalamnya selerti air atau listrik," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Payung hukum itu diterbitkan dalam rangka menguatkan upaya pengembangan kawasan wisata Danau Toba yang masuk dalam 10 destinasi pariwisata prioritas yang akan diakselerasi pengembangannya. (bir/gen)