Antisipasi Defisit, Pemerintah Siap Rilis SBN Rp44 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Pengelolan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menambah penerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp44 triliun tahun ini.

Hal tersebut dilakukan jika defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 melebar dari 2,35 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,7 persen dari PDB.

Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, mengungkapkan, sebelumnya pemerintah memproyeksikan defisit akhir tahun akan berada di level 2,5 persen terhadap PDB.

Guna menutup pelebaran itu, pemerintah bakal menambah penerbitan SBN gross dalam denominasi rupiah sekitar Rp17 triliun dari Rp611,4 triliun menjadi Rp628,4 triliun.

Sementara, jika defisit kembali melebar menjadi 2,7 persen dari PDB maka pemerintah harus menambah lagi penerbitan SBN sebesar Rp27 triliun menjadi sekitar Rp665,4 triliun.

Surat utang negara yang diterbitkan, kata Robert, bakal berdenominasi rupiah dan ditawarkan pada pasar dalam negeri.

“Jadi tidak ada rencana penerbitan (SBN) di luar negeri untuk pelebaran defisit sampai dengan 2,7 persen dari PDB,” kata Robert saat ditemui di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Rabu (21/9).

Pilihan Redaksi Pemerintah Prediksi Defisit APBNP 2016 Melebar Hingga 2,7% Utang Pemerintah Bengkak Akibat Pendapatan Negara Seret Kemenkop UKM dan BKPM Minta Suntikan Anggaran

Robert memperkirakan, kalaupun ada penambahan penerbitan SBN, lelang SBN reguler bakal rampung bulan November. Hal ini tak lepas dari strategi penerbitan utang di depan (front loading) yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun.

Lebih lanjut, selain melalui lelang SBN reguler, Robert juga bakal menampung jika ada permintaan penawaran terbatas (private placement) untuk membiayai defisit anggaran negara.

Sebagai informasi, per hari ini, realisasi penerbitan SBN gross telah mencapai Rp571,6 triliun dari target dalam APBNP 2016, Rp611,4 triliun. Sementara, realisasi SBN netto tecatat sebesar Rp374,5 triliun lebih tinggi dari target Rp364,8 triliun. (gir)