Pemerintah Akan Konsultasi Dengan DPR Soal Holding BUMN Migas
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Selasa, 27 Sep 2016 02:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana penyatuan PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di bawah induk usaha PT Pertamina (Persero) telah memasuki tahap final.
Namun, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sambil menunggu terbit Peraturan Pemerintah-nya.
Deputi Rekstrukturisasi BUMN, Aloysius K. Rio mengatakan proposal pembentukan induk (holding) BUMN Migas baru akan diajukan pemerintah ke DPR pada Oktober mendatang.
"Semua sudah siap. Kita tinggal konsultasi dengan DPR," ujar Aloysius usai mengikuti Rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (26/9).
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan proses konsultasi dengan DPR akan dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah guna mengantisipasi aksi boikot anggota DPR terhadap Rini Soemarno yang sampai saat ini berpotensi terjadi.
"Nanti akan ada komunikasi tentunya, karena kita harus memberikan pengetahuan mengenai ini dan Bu Menkeu nanti yang akan melakukan prosesnya," kata Rini.
Menurut Rini, sosialisasi pembentukan holding BUMN migas juga telah disampaikan ke masing-masing manajemen perusahaan. Bahkan, payung hukum berupa rancangan Peraturan Pemerintah telah diserahkan ke masing-masing Kementerian terkait untuk ditandatangani secara langsung.
Adapun Kementerian yang terlibat antara lain Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"PP-nya sudah dalam tahap ditandatangani oleh masing-masing Menteri," jelasnya.
Dengan demikian, lanjut Rini, diharapkan pembentukan holding BUMN sektor energi dengan menggabungkan PGN dalam Pertamina akan membuat infrastruktur gas yang dimiliki kedua perusahaan bisa dimanfaatkan secara optimal demi kebutuhan nasional. (ags)
Namun, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sambil menunggu terbit Peraturan Pemerintah-nya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan proses konsultasi dengan DPR akan dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah guna mengantisipasi aksi boikot anggota DPR terhadap Rini Soemarno yang sampai saat ini berpotensi terjadi.
Menurut Rini, sosialisasi pembentukan holding BUMN migas juga telah disampaikan ke masing-masing manajemen perusahaan. Bahkan, payung hukum berupa rancangan Peraturan Pemerintah telah diserahkan ke masing-masing Kementerian terkait untuk ditandatangani secara langsung.
Adapun Kementerian yang terlibat antara lain Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"PP-nya sudah dalam tahap ditandatangani oleh masing-masing Menteri," jelasnya.
Dengan demikian, lanjut Rini, diharapkan pembentukan holding BUMN sektor energi dengan menggabungkan PGN dalam Pertamina akan membuat infrastruktur gas yang dimiliki kedua perusahaan bisa dimanfaatkan secara optimal demi kebutuhan nasional. (ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK