Pertamina Menanti Arahan Jonan untuk Tekan Harga BBM Papua

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 19/10/2016 14:00 WIB
Pertamina Menanti Arahan Jonan untuk Tekan Harga BBM Papua Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang (tengah) menyebut kewenangan untuk menetapkan harga BBM penugasan termasuk margin ada di tangan Menteri ESDM bukan di perusahaan. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)
Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen PT Pertamina (Persero) bergegas mengevaluasi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua bisa setara dengan harga jual di daerah lain.

Hasil evaluasi sementara, instruksi tersebut mustahil dipenuhi jika Pertamina hanya mengandalkan subsidi silang hasil keuntungan berjualan BBM penugasan di tempat lain.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, BBM yang diberikan fasilitas satu harga merupakan BBM dengan harga penugasan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setiap kuartal. Dengan demikian, maka Pertamina tidak bisa menetapkan harga diskriminatif di lokasi lain di luar Papua dan menerapkan subsidi silang.


"Ini BBM jenis Public Service Obligation (PSO) dan penugasan. Tidak bisa bagi Pertamina menetapkan model subsidi silang seperti itu karena Pertamina tidak bisa menetapkan harga," ujar Ahmad melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Kendati demikian, Ahmad mengatakan bahwa wacana BBM satu harga di Papua bisa dilakukan dengan mesubsidi biaya logistiknya. Saat ini, biaya logistik BBM menggunakan pesawat perintis terbilang mahal, yaitu Rp29 ribu per liter.

Salah satu bentuk subsidi yang diperlukan menurutnya adalah dengan mengalokasikan keuntungan di lini usaha lain untuk membantu menutupi biaya logistik. Beberapa keuntungan lini usaha yang bisa digunakan untuk membantu subsidi biaya logistik antara lain dari penjualan BBM non-penugasan, avtur, pelumas, elpiji non-subsidi, aspal, dan petrokimia.

"Yang bisa dilakukan oleh kami, adalah menggunakan keuntungan bisnis lainnya untuk menutupi kerugian atau subsidi di daerah lain. Inilah salah satu tujuan marketing yang Rahmatan Lil 'alamiin, di mana untung bisa bermanfaat sehingga tujuan jangka panjangnya bisa berkembang," jelasnya.

Selain itu, ia berharap biaya logistik BBM di Papua juga bisa lebih efisien. Salah satunya, adalah penggunaan pesawat dengan kapasitas lebih besar, seperti pesawat Air Tractor dengan kapasitas 4 ribu liter sekali angkut yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo.

Kendati demikian, ia tak merespons ihwal perlunya penambahan terminal BBM dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS). "Tapi efisiensi memang perlu dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, perusahaan harus mengeluarkan Rp800 miliar per tahun agar harga BBM di Papua sama dengan wilayah lain di Indonesia. Adapun, kebutuhan BBM di Papua mencapai 28 ribu kilo liter (kl) untuk Premium dan 12 ribu kl untuk Solar per bulan.

Sementara itu, Presiden Jokowi mempersilahkan Pertamina untuk mencari dana subsidi bagi kebijakan BBM satu harga secara mandiri. "Rp800 miliar itu terserah dicarikan cross subsidy dari mana, terserah itu urusan Pertamina," ujar Jokowi. (gen)