Fiskal Diperketat, Target Ekonomi 2017 Agak Pesimistis

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah melalui serangkaian pembahasan intensif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menyepakati asumsi makro dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.  Undang-Undangnya resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR kemarin, Rabu (26/10).

Apabila dibandingkan dengan target-target ekonomi tahun ini, APBN 2017 tampaknya lebih pesimistis. Pemerintah juga agak konservatif dengan sedikit berhati-hati ketika memasang target penerimaan. Fiskal pun sedikit dibuat ketat dengan memangkas anggaran belanja negara, lebih rendah dari pagu tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator utama pencapaian, ditetapkan sebesar 5,1 persen untuk tahun depan. Persentasenya turun dibandingkan dengan target tahun ini yang dipatok 5,2 persen di APBNP 2016, meski belakangan secara lisan target tersebut dikoreksi menjadi 5,1 persen oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
 
Sementara target inflasi tetap dipertahankan 4 persen. Sedangkan asumsi kurs dibuat agak lebih optimistis di level Rp13.300 per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi tahun ini Rp13.500 per dolar AS.  

Praktis hanya inflasi yang tidak berubah targetnya, tetap 4 persen. Berikut rincian asumsi makro di APBN 2017 dan pembandingnya di APBNP 2016:

Asumsi makro	APBNP 2016	APBN 2017
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2	5,1
Inflasi (%)	4	4
Kurs (Rp/US$)	13.500	13.300
Bunga SPN 3 bulan (%)	5,5	5,3
Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel)	40	45
Produksi minyak bumi (ribu barel per hari)	820	815
Produksi gas bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.150	1.150

Dalam pidatonya, Sri Mulyani mengatakan indikator ekonomi makro tersebut telah mencerminkan kondisi ekonomi yang realistis saat ini. Asumsi-asumsi makro tersebut juga telah mengantisipasi berbagai tantangan yang berpotensi muncul pad atahun depan, terutama yang terkait dengan perlambatan perekonomian global, risiko gejolak geo politik, serta perubahan ekonomi regional dan pelemahan perdagangan internasional.

"Untuk mencapai sasaran indikator ekonomi makro tersebut, pemerintah akan konsisten mendorong sumber pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Berbagai upaya untuk mendorong sumber pertumbuhan adalah dengan memperbaiki iklim investasi melalui berbagai paket kebijakan ekonomi, koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia, menjaga stabilitas dan pemberian insentif pada dunia usaha, serta mendorong pembangunan infrastuktur.

"Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas belanja negara untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan," ujar Sri Mulyani.

Dengan basis asumsi dasar ekonomi makro dan berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh, maka target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun, yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.498,8 triliun dan PNBP Rp250 triliun.

Selain itu, rasio perpajakan (tax ratio) pada 2017 ditetapkan sebesar 11,52 persen. Itu  sudah termasuk penerimaan SDA Migas dan pertambangan. Apabila kedua penerimaan berbasis komoditas itu dikeluarkan, maka tax ratio riil atau dalam arti sempit hanya 10,93 persen.

Untuk mendukung pencapaian target penerimaan tersebut sekaligus untuk meningkatkan tax rasio, Sri Mulyani pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kepatuhan (compliance) wajib pajak.

"Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mulai dari pendidikan dasar mengenai pentingnya kesadaran membayar pajak bagi pembangunan," kata Sri Mulyani.

Berikut rincian postur APBN 2017 dan pembandingnya dalam triliun rupiah:

Pagu anggaran	APBNP 2016	APBN 2017
Pendapatan negara	1.786,2	1.750,3
- Perpajakan	1.539,2	1.498,8
- PNBP	245,1	250
Belanja negara	2.082,9	2.080,4
*Belanja pemerintah pusat	1.306,7	1.315,5
-- Belanja K/L	767,8	763,5
-- Belanaj non-K/L	538,9	551,9
*Transfer ke daerah dan dana desa	764,9	776,3
Defisit	(296,7)	(330,2)

(ags/gen)