Dana Belanja Dikerek, Sri Mulyani Paksa Pembangunan Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengalokasikan Rp387,3 triliun untuk belanja infrastruktur tahun 2017, melonjak 22,14 persen dari pagu tahun ini Rp317,1 triliun. Hal itu mencerminkan pendelegasian tugas pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah yang semakin besar.

Tercatat, anggaran belanja infrastruktur tahun depan dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp165,9 triliun atau turun dari tahun ini sebesar Rp167 triliun. Sementara, pagu belanja infrastruktur yang bersumber dari transfer ke daerah atau dana desa melonjak lebih dari dua lipat atau dari Rp88 triliun menjadi Rp183,7 triliun.

“Kami melakukan transfer ke daerah yang diperkirakan untuk infrastruktur,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Kamis (27/10).

Jika dirinci, pembangunan infrastruktur ekonomi mendapat porsi paling besar yaitu mencapai Rp377,8 triliun melonjak dari tahun ini yang alokasinya sebesar Rp307,1 triliun. Berikutnya, pagu belanja infrastruktur sosial sebesar Rp5,5 triliun dan dukungan infrastruktur sebesar Rp4,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan, berbeda dengan tahun ini di mana belanja infrastruktur daerah ditopang oleh dana alokasi khusus, pemerintah telah memasukkan pagu belanja infrastruktur melalui dana transfer umum untuk infrastruktur sebesar Rp124 triliun tahun depan.

“Untuk tahun 2016, pagu dari dana transfer umum belum ada. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 di tiap daerah nanti difokuskan sekurang-kurangnya 25 persen untuk infrastruktur daerah,” kata Mardiasmo secara terpisah.

Hal ini, lanjut Mardiasmo, dilakukan agar kebijakan daerah sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur. Dengan demikian, APBD daerah tidak melulu untuk belanja pegawai.

“Selain pemerintah pusat menyediakan infrastruktur melalui kementerian/lembaga, di transfer daerah juga ada sehingga tidak hanya untuk belanja pegawai daerah tetapi juga bagaimana bisa mendorong APBD-nya untuk bisa mengalokasikan sekurang-kurang 25 persen untuk infrastruktur daerah,” kata Mardiasmo.

Lebih lanjut, sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi sasaran tahun depan di antaranya proyek pembangunan jalan nasional sepanjang 815 kilometer (km), pembangunan jembatan sepanjang 9,4 km, pembangunan jalur rel kereta api sepanjang 550 km, pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi, dan pembangunan baru/ melanjutkan pembangunan dari 13 bandar.

Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyambut positif komitmen Sri Mulyani untuk meningkatkan pagu belanja infrastruktur dengan memberikan porsi lebih besar ke daerah.

“Daerah ya memang harus dipaksa siap. Dana alokasi umum kan biasanya habis untuk belanja birokrasi atau pegawai sekarang daerah dipaksa formulasinya (belanja infrastrukturnya) oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

“Kalau memang anggaran daerah tidak cukup dengan skema anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maka daerah harus memiliki kreatifitas untuk menciptakan Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya

Lebih lanjut, Enny mengingatkan, pembangunan infrastruktur harus bisa memacu produktifitas dan kemajuan industri misalnya membantu ketersedian energi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bisa mendongkrak investasi.

“Kalau misalnya pemerintah sudah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur tetapi realisasi investasinya masih jeblok berarti belum match,”ujarnya.

Pilihan Redaksi Sri Mulyani Ragukan Kepatuhan Setoran Pajak Perusahaan Ikan PNBP Migas Sulit Diandalkan, Pemerintah Naikkan Dividen BUMN Kurang Patuh Pajak, Pengusaha Tambang Dikumpulkan Sri Mulyani

Selain itu, pemerintah juga diminta Enny untuk hati-hati dalam membiayai infrastruktur. Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang dampaknya baru terasa dalam jangka menengah dan panjang menjadi beban ekonomi di jangka pendek.

Terutama, jika pembiayaan infrastruktur didanai dari utang negara dengan tingkat kupon yang tinggi yang berakibat pada keringnya likuiditas di sektor perbankan dan rigiditas penurunan suku bunga kredit.

“Jika pembiayaan infrastruktur mempunyai dampak yang signifikan terhadap membengkaknya utang maka ini harus hati-hati dikelolanya,” ujarnya. (gir/ags)